PALANGKA RAYA, Kaltengonline.com – Ancaman bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menjadi salah satu bencana yang mendominasi kejadian di Kalimantan Tengah. Berdasarkan Laporan Harian Posko PDB Karhutla Provinsi Kalimantan Tengah per 8 Agustus 2026, tercatat sebanyak 1.283 kejadian bencana. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.066 kejadian merupakan karhutla.
Selain karhutla, laporan tersebut mencatat 109 kejadian kebakaran permukiman dan 50 kejadian cuaca ekstrem. Kondisi ini menjadi perhatian Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya untuk terus memperkuat pengawasan sekaligus pengawalan terhadap upaya pemadaman karhutla, khususnya di wilayah yang masih terdapat titik api.
Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin mengatakan, saat ini penanganan bencana juga berkaitan dengan kondisi kekeringan yang terjadi seiring musim kemarau. Karena itu, ketersediaan sumber air menjadi salah satu persoalan penting yang perlu segera dicarikan solusinya guna mendukung proses pemadaman.
“Sumber air ini penting karena kita sudah masuk di tahap kekeringan. Tetapi kita akan koordinasikan lagi lebih lanjut. Tetap pemadaman lahan dan pembasahan terus kita lakukan, sembari kita mencarikan solusi bagaimana caranya mendapatkan sumber air yang lebih mudah,” ujar Fairid, Senin (10/8).
Fairid menyebut, kondisi kemarau yang lebih kering berpotensi meningkatkan risiko karhutla. Terlebih, prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofi sika (BMKG) menyebutkan fenomena El Nino pada 2026 berpotensi menyebabkan musim kemarau berlangsung lebih panjang dan kondisi yang lebih kering dibandingkan biasanya.
Pemko Palangka Raya pun terus melakukan koordinasi dengan berbagai pihak dalam menghadapi kondisi tersebut.
Upaya pemadaman dan pembasahan lahan tetap dilakukan secara berkelanjutan, sembari mencari alternatif sumber air yang dapat menjangkau lokasi kebakaran dengan lebih mudah.
Terkait kemungkinan penambahan personel dalam penanganan karhutla, Fairid menyebut hal tersebut terbuka apabila kondisi di lapangan memang membutuhkan tambahan kekuatan. Namun, untuk saat ini dukungan personel dari berbagai unsur dinilai masih cukup memadai. (afa/ans/ko)
