PALANGKA RAYA, Kaltengonline.com – Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) serta kabut asap yang melanda sepanjang 2026, diharapkan tidak terulang akibat pola penanganan yang monoton. Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya didesak menjadikan rentetan krisis tahun ini, sebagai bahan evaluasi komprehensif sebelum merumuskan program dan postur anggaran untuk 2027.
Wakil Ketua II Komisi III DPRD Kota Palangka Raya, Sri Ani Rintuh, menilai pemerintah wajib membedah titik lemah dan keberhasilan strategi penanganan Karhutla selama 2026. Evaluasi ini sangat krusial, agar orientasi kebijakan tahun depan tidak sekadar fokus pada pemadaman ketika api telanjur meluas.
“Alokasi anggaran 2027 harus dieksekusi secara tepat guna dan tidak boros. Kita wajib belajar dari krisis 2026 agar siklus Karhutla dan kabut asap tidak terus berulang menimpa masyarakat,” tegas Sri Ani, Sabtu (12/9).
Sri menekankan, besarnya serapan anggaran tidak otomatis menjamin keberhasilan penanganan di lapangan. Indikator sesungguhnya adalah sejauh mana dana tersebut mampu memperkuat mitigasi, kesiapsiagaan, dan meminimalisasi dampak buruk. Oleh karena itu, porsi anggaran 2027 harus diprioritaskan untuk tindakan pencegahan sejak dini, jauh sebelum periode rawan kemarau tiba.
Sejumlah instrumen pencegahan yang wajib diperkuat meliputi pemetaan kawasan rawan, intensitas patroli, pembasahan lahan gambut, jaminan ketersediaan sumber air, hingga kelayakan sarana dan kesiapan personel. Langkah preventif ini dinilai jauh lebih krusial dibandingkan aksi reaktif pemerintah yang baru sibuk bergerak saat titik api membesar. Pasalnya, kobaran api yang telanjur menjalar akan menyedot biaya penanganan yang jauh lebih bengkak dan sulit dikendalikan.
“Jangan sampai kita setiap tahun hanya membakar anggaran untuk memadamkan api, sementara akar persoalannya tidak diselesaikan. Pencegahan harus diperkuat agar setiap rupiah yang dikeluarkan benar-benar membuahkan hasil,” paparnya tajam.
Politikus ini mewanti-wanti agar hasil evaluasi Karhutla 2026 tidak berhenti menjadi tumpukan dokumen administratif. Seluruh temuan di lapangan harus dikonversi menjadi perbaikan konkret. Taktik yang terbukti tumpul harus segera direvisi, sedangkan strategi yang terbukti ampuh mencegah penyebaran api wajib dipertahankan dan diperkuat.
Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa bencana Karhutla selalu menyisakan efek domino. Kepungan kabut asap tidak hanya melumpuhkan denyut aktivitas warga, tetapi juga menjadi teror nyata bagi kelangsungan kesehatan publik.
“Target utama kita bukanlah sekadar mengejar tingginya serapan anggaran, melainkan memastikan masyarakat pada 2027 terbebas dari kondisi krisis seperti tahun ini. Itulah tolok ukur keberhasilan pemerintah yang sejati,” pungkasnya. (zia/ko)
