PALANGKA RAYA, Kaltengonline.com – Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Kota Palangka Raya, dihadapkan pada kendala klasik.
Di tengah kobaran api yang masih meluas dan ancaman kemarau panjang, sejumlah mesin pemadam justru dilaporkan tidak bisa dioperasikan secara maksimal, lantaran terhambat ketiadaan biaya operasional, termasuk untuk pengadaan bahan bakar.
Ironi tersebut, terungkap secara gamblang dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemerintah Kota Palangka Raya, Rabu (16/9).
Pertemuan strategis yang digelar di Ruang Rapat Paripurna itu, membedah secara mendalam evaluasi penanganan Karhutla, mitigasi bencana, hingga langkah antisipasi terhadap ancaman kesehatan masyarakat dan peserta didik.
Anggota Komisi III DPRD Kota Palangka Raya, Arif M Norkim, secara tajam mempertanyakan kesiapan pemerintah daerah dalam menghadapi puncak kemarau ini.
Ia mendesak, agar alokasi anggaran penanganan Karhutla segera diakomodasi dan dipastikan ketersediaannya, terutama melalui mekanisme APBD Perubahan.
Dukungan fiskal ini dinilai sangat krusial, mengingat eksekusi pemadaman di lapangan menuntut ketersediaan dana taktis saat petugas harus bergerak darurat.
Berdasarkan laporan yang diterima dewan, terdapat sekitar lima hingga enam unit mesin pemadam dari bantuan pemerintah maupun sektor swasta yang kini terpaksa “menganggur”. Arif menegaskan, secanggih apa pun peralatan yang tersedia, fungsinya akan lumpuh jika tangki bahan bakarnya kosong dan tidak ada biaya operasional.
“Persoalan ini harus segera dicarikan jalan keluarnya. Terlebih, titik api baru terus bermunculan di sejumlah wilayah dan ancaman Karhutla ini belum benar-benar berakhir,” desak Arif.
Di sisi lain, politikus ini turut mengimbau, peningkatan kesadaran masyarakat. Menurutnya, tanggung jawab penanggulangan Karhutla tidak bisa diletakkan di pundak petugas pemadam dan pemerintah saja. Warga dituntut proaktif mencegah pemicu api, terlebih saat hamparan lahan gambut semakin mengering dan mudah terbakar.
Merespons sorotan tersebut, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Palangka Raya, Hendrikus Satria Budi, mengakui eskalasi Karhutla saat ini sudah memasuki tahap krisis. Ia membeberkan, rentetan kebakaran telah melanda kota selama kurang lebih tiga bulan terakhir dan masih menjadi atensi utama pemerintah.
Langkah mitigasi sejatinya telah digencarkan sejak dini, termasuk penetapan status siaga oleh Wali Kota Palangka Raya berdasarkan proyeksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) terkait masuknya musim kemarau ekstrem yang lebih awal. Kondisi ini, makin diperparah oleh cengkeraman fenomena El Nino yang diprediksi baru akan mereda pada pertengahan Oktober mendatang.
Hujan lokal yang sesekali turun dinilai belum mampu memadamkan api secara komprehensif. Budi juga menegaskan, bencana Karhutla di Palangka Raya tidak murni dipicu oleh siklus alam.
Data di lapangan menunjukkan bahwa mayoritas kebakaran justru dipantik oleh ulah dan aktivitas manusia. Oleh karena itu, pendekatan patroli pemadaman mutlak harus diiringi dengan perubahan perilaku masyarakat.
Saat ini, tantangan yang dihadapi petugas di garis depan semakin berat. Titik api perlahan mulai merangsek mendekati area ruas jalan vital, seperti di kawasan Kilometer 13 dan Kilometer 23.
Kondisi ini sangat mengkhawatirkan karena kabut asap dapat membutakan jarak pandang dan melumpuhkan jalur transportasi. Terkait keluhan operasional, Budi memastikan, pihaknya terus berupaya mencari jalan keluar.
“Memang ada sejumlah kendala, mulai dari sarana prasarana yang jebol hingga susahnya mencari sumber air. Terkait anggaran operasional pemadaman, saat ini komunikasi antara Pemko dan DPRD terus berjalan dengan baik untuk menyelesaikannya,” pungkasnya. (zia/ko)
