PALANGKA RAYA, Kaltengonline.com – Inflasi Kota Palangka Raya yang mencapai 4,73 persen hingga September 2026 menjadi perhatian DPRD. Kenaikan harga kebutuhan pokok dinilai semakin membebani masyarakat sekaligus menekan keberlangsungan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Anggota Komisi II DPRD Kota Palangka Raya Khemal Nasery mengatakan, kenaikan harga kebutuhan pokok tidak sebanding dengan pendapatan masyarakat. Akibatnya, daya beli warga semakin melemah di tengah meningkatnya kebutuhan hidup.
“Persoalannya, kenaikan harga kebutuhan pokok tidak sebanding dengan pendapatan masyarakat. Daya beli semakin turun, sementara kebutuhan hidup terus meningkat,” kata Khemal, Rabu (28/10).
Menurutnya, dampak inflasi juga dirasakan pelaku UMKM. Harga bahan baku dan biaya operasional terus meningkat, sementara mereka tidak leluasa menaikkan harga jual karena harus menyesuaikan kemampuan konsumen.
Kondisi tersebut membuat keuntungan pedagang kecil semakin tergerus. Jika harga dinaikkan, mereka berisiko kehilangan pembeli. Sebaliknya, jika harga dipertahankan, keuntungan usaha semakin menipis.
“Modal dan biaya operasional naik, tetapi harga jual tidak bisa dinaikkan begitu saja karena daya beli masyarakat rendah. Ini persoalan yang sama-sama berat, baik bagi masyarakat maupun pelaku UMKM,” ujarnya.
Khemal meminta Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Pemerintah Kota Palangka Raya memperkuat koordinasi pengendalian inflasi. Operasi pasar murah dan bantuan kebutuhan pokok perlu diperluas, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Dia juga mengingatkan agar pelaksanaan operasi pasar tidak hanya terpusat di kawasan perkotaan dan pasar tradisional. Masyarakat di wilayah pinggiran, seperti Kecamatan Rakumpit, Bukit Batu, dan Sebangau, juga harus mendapat perhatian.
Namun, pelaksanaan operasi pasar murah perlu mempertimbangkan keberlangsungan pedagang kecil. Jangan sampai kebijakan membantu masyarakat justru membuat pedagang tradisional kehilangan pembeli akibat persaingan harga yang tidak seimbang.
“Jangan sampai pemerintah menjual dengan harga lebih murah tepat di lokasi pedagang kecil mencari nafkah, sehingga dagangan mereka tidak laku. Pemerintah harus hadir membantu masyarakat, tetapi keberlangsungan UMKM juga wajib dijaga,” tegasnya. (zia/ko)
