PALANGKA RAYA, Kaltengonline.com – Kebijakan efisiensi anggaran yang terjadi di berbagai daerah menjadi perhatian serius kalangan legislatif, termasuk di Kalimantan Tengah. Ketua Komisi I DPRD Kalteng, Muhajirin berharap, efesiensi tetap dengan mempertimbangkan kesejahteraan dan dampak sosial bagi pegawai, terutama pada tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
“Mudah-mudahan kebijakan seperti itu tidak terjadi di Kalteng, keputusan terkait efisiensi tentu telah melalui berbagai pertimbangan oleh pemerintah daerah khususnya Gubernur,” ujarnya, Jumat (3/4).
Muhajirin mengungkapkan, pemangkasan anggaran termasuk yang mencapai sekitar 30 persen di sejumlah sektor, turut dirasakan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dampak tersebut tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menyentuh kondisi ekonomi para pegawai, khususnya di level bawah. “Sebagai wakil rakyat, tentu kita prihatin dengan kondisi ini. Banyak dampaknya, termasuk dirasakan oleh OPD,” katanya.
Dia menyoroti, kondisi para pegawai, baik PPPK maupun ASN di tingkat bawah, yang sebagian memiliki tanggungan finansial seperti kredit. Hal ini, membuat kebijakan efisiensi menjadi semakin sensitif, karena berpotensi memengaruhi stabilitas ekonomi mereka secara langsung.
“Terlebih PPPK dan PNS yang masih pada golongan tertentu yang memiliki kewajiban dan tanggungan, apabila pemangkasan ini diterapkan ke meraka, dampaknya tentu sangat terasa,” ungkapnya.
Meski demikian, Muhajirin berharap, situasi ini bersifat sementara dan dapat segera membaik seiring pemulihan ekonomi. Dia menilai, kondisi saat ini dapat menjadi pelajaran penting bagi pemerintah dalam merancang kebijakan ke depan agar lebih bijaksana dan berimbang.
“Mudah-mudahan badai ini segera berlalu, dan ke depan kebijakan bisa ditata lebih bijaksana,” tambahnya. Terkait kemungkinan adanya pemutusan kontrak atau perumahan tenaga P3K, Muhajirin mengaku belum mengetahui secara rinci. Dia menegaskan, hal tersebut merupakan ranah kebijakan eksekutif. Namun demikian, ia menekankan, pentingnya koordinasi antara pemerintah daerah dan DPRD dalam mengambil keputusan strategis, terutama yang berdampak luas bagi masyarakat.
“Kalau soal teknis itu kebijakan gubernur tapi tentu harus ada koordinasi karena ini menyangkut masyarakat banyak. Jangan sampai keputusan diambil sepihak,” tegasnya. DPRD Kalteng pun berharap kebijakan efisiensi tetap memperhatikan aspek perlindungan tenaga kerja, khususnya P3K, agar tidak menimbulkan persoalan sosial di kemudian hari. (afa/ko)
