PALANGKA RAYA, Kaltengonline.com – Persoalan konflik lahan antara masyarakat dan perusahaan perkebunan di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), kembali menjadi perhatian serius DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng). Banyaknya aduan masyarakat, terkait sengketa lahan dan plasma mendorong DPRD Kalteng turun langsung ke daerah tersebut untuk memantau perkembangan penanganan konflik.
Ketua DPRD Kalteng, Arton S Dohong mengatakan, kunjungan kerja tersebut dilakukan sebagai langkah memperkuat koordinasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten, dalam menyikapi berbagai persoalan masyarakat, khususnya konflik perkebunan yang masih kerap terjadi.
“Tujuan kami untuk menjaga sinergitas antara pemerintah provinsi dengan Pemerintah Kabupaten Kotim, khususnya dalam menyikapi persoalan masyarakat terkait konflik perusahaan perkebunan,” ujarnya, Selasa (19/5).
Arton mengungkapkan, sebelumnya DPRD Kalteng menerima sejumlah surat pengaduan masyarakat yang meminta dilaksanakannya rapat dengar pendapat terkait persoalan lahan. Namun sebelum mengambil langkah lanjutan, DPRD memilih melakukan peninjauan langsung guna mengetahui kondisi riil di lapangan sekaligus melihat sejauh mana upaya penyelesaian yang telah dilakukan pemerintah daerah.
Menurutnya, hasil koordinasi dengan pemerintah daerah menunjukkan adanya perkembangan positif dalam penanganan sejumlah konflik pertanahan dan perkebunan di Kotim. Pemerintah daerah dinilai mulai aktif melakukan mediasi dan mencari solusi atas sengketa yang terjadi antara masyarakat dan perusahaan.
“Kami melihat sudah ada kemajuan yang dilakukan pemerintah daerah dalam menangani persoalan-persoalan yang ada. Ini tentu menjadi hal positif karena pemerintah daerah memiliki tanggung jawab terhadap permasalahan masyarakat,” katanya.
Arton menilai, Kabupaten Kotawaringin Timur memang menjadi salah satu wilayah di Kalimantan Tengah yang cukup banyak menghadapi persoalan sektor perkebunan. Karena itu, dibutuhkan sinergi dan komitmen bersama antara pemerintah, DPRD, masyarakat maupun pihak perusahaan agar penyelesaian konflik dapat berjalan lebih cepat dan tidak memunculkan persoalan baru.
Arton berharap, koordinasi seluruh pihak terus diperkuat demi mewujudkan penyelesaian konflik yang adil, menjaga stabilitas daerah, serta menciptakan iklim investasi yang kondusif di Kotim. (afa/ko)
