PALANGKA RAYA, Kaltengonline.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) membuka peluang bagi kalangan mahasiswa untuk terlibat langsung dalam lingkar pengambilan kebijakan daerah. Gubernur H Agustiar Sabran mengatakan, wacana perekrutan staf khusus dari unsur mahasiswa bukan sekadar gagasan, melainkan tengah disiapkan secara bertahap.
Komitmen itu kembali disampaikan Agustiar usai mendampingi kunjungan Menteri Pertahanan di Bandara Tjilik Riwut, Selasa (7/4).
Ia menyebut pemerintah provinsi kini menanti sikap dan kesiapan mahasiswa untuk menyambut peluang tersebut.
“Kita memang sudah lemparkan gagasan itu. Sekarang kita tunggu respons dari adik-adik mahasiswa. Supaya mereka juga paham bagaimana sebenarnya roda pemerintahan berjalan,” katanya.
Menurutnya, pelibatan mahasiswa dalam struktur staf khusus bukan hanya untuk memberi ruang partisipasi generasi muda, tetapi juga sebagai proses pembelajaran politik dan birokrasi yang konkret. Dengan terjun langsung, mahasiswa diharapkan dapat memahami dinamika penyusunan kebijakan hingga proses pengambilan keputusan.
Agustiar memastikan kesempatan tersebut akan dibuka secara resmi. Namun ia menekankan bahwa seleksi tetap mengedepankan kualitas. “Pasti kita buka pendaftarannya. Tapi syaratnya jelas, harus punya kompetensi. Tidak bisa asal,” tegasnya.
Terkait teknis dan mekanisme rekrutmen, Pemprov Kalteng akan terlebih dahulu menggelar forum bersama perwakilan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi. Pertemuan itu dimaksudkan untuk menyosialisasikan kriteria, kelengkapan administrasi, serta ruang lingkup tugas staf khusus dari kalangan kampus.
“Nanti kita kumpulkan dalam pertemuan yang lebih luas. Di situ akan kita jelaskan apa saja yang perlu disiapkan,” katanya.
Ia juga memastikan akan ada dialog lanjutansecara langsungantaradirinya dan unsur mahasiswa untuk mematangkan konsep tersebut. Pemerintah, kata dia, ingin proses ini berjalan terbuka dan partisipatif. “Pasti ada pertemuan lagi. Kita ingin ini dibicarakan bersama,” imbuhnya.
Sebelumnya, pada akhir Maret lalu, Gubernur telah menyampaikan rencana melibatkan mahasiswa sebagai staf khusus dengan kriteria tertentu. Ia menilai kehadiran generasi muda dapat menghadirkan perspektif baru dalam menjawab tantangan pembangunan daerah, termasuk mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Langkah ini dinilai sebagai upaya membuka ruang kolaborasi antara pemerintah daerah dan kalangan akademisi. Jika terealisasi, keterlibatan mahasiswa diharapkan tidak hanya memperkaya proses perumusan kebijakan, tetapi juga mencetak sumber daya muda yang memahami tata kelola pemerintahan secara transparan dan akuntabel. (ovi/ans/ko)
