PALANGKA RAYA, Kaltengonline.com – Pemprov Kalteng meminta penambahan fasilitas fuel terminal (depo) bahan bakar minyak (BBM) guna mengantisipasi kelangkaan dan mencegah terulangnya antrean panjang di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). Permintaan tersebut disampaikan Gubernur H. Agustiar Sabran, dalam pertemuan bersama jajaran PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan, unsur Forkopimda, serta perwakilan media di Istana Isen Mulang, Sabtu (9/5).
Desakan itu muncul setelah dalam beberapa hari terakhir terjadi antrean panjang BBM di sejumlah SPBU, baik untuk BBM subsidi maupun non-subsidi. Pemerintah daerah menilai perlu ada langkah strategis dan jangka panjang agar distribusi energi di Bumi Tambun Bungai lebih merata dan berkelanjutan.
“Kalteng ini ada tiga zona, yakni barat, tengah, dan timur. Zona barat sudah ada dua depo di Sampit dan Pangkalan Bun. Zona tengah ada satu di Pulang Pisau. Tapi zona timur belum ada. Ini yang menjadi perhatian kami,” tegas Agustiar.
Gubernur memaparkan, saat ini tiga depo BBM yang ada harus melayani 13 kabupaten dan satu kota di Kalteng. Dengan luas wilayah yang sangat besar dan kondisi geografis yang menantang, menurutnya, jumlah tersebut belum ideal.
“Artinya kalau ada depo di wilayah tengah, timur, dan barat, satu sampai dua depo itu hanya bisa meng-cover sekitar lima kabupaten. Sementara totalnya ada 13 kabupaten dan satu kota. Posisi depo tidak berimbang dengan jangkauannya,” ujarnya.
Ia menilai kelangkaan yang sempat terjadi lebih banyak dirasakan di zona tengah dan timur. Sementara zona barat relatif lebih lancar karena memiliki dua depo aktif.
Untuk sementara, suplai tambahan masih dibantu dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Namun bantuan tersebut bersifat situasional dan hanya untuk wilayah perbatasan tertentu.
“Kami minta dengan keterbatasan ini, kalau bisa deponya ditambah atau kuotanya ditambah. Jangan hanya melihat Palangka Raya, tetapi juga kabupaten-kabupaten lain. Ada masyarakat yang harus menempuh dua jam, bahkan berhari-hari perjalanan hanya untuk mendapatkan BBM,” kata Agustiar.
Ia menekankan pentingnya pemerataan distribusi hingga wilayah pedalaman, termasuk kawasan pertambangan dan sentra pertumbuhan ekonomi baru. Menurutnya, daerah penghasil sumber daya alam juga harus merasakan kemudahan akses energi.
“Jangan sampai masyarakat di daerah yang jauh justru kesulitan. Yang menikmati hasil alam itu juga masyarakat di bawah. Jadi distribusi harus adil dan merata,” tegasnya.
Dalam forum tersebut, pihak Pertamina menyampaikan bahwa stok BBM di Kalimantan Tengah dalam kondisi aman, bahkan disebut “sangat aman”. Saat ini terdapat 75 SPBU reguler, 124 Pertashop, delapan Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE), serta tiga depo BBM yang melayani wilayah Kalteng.
Dalam diskusi itu, muncul fenomena yang dinilai unik di Kalteng. Antrean tidak hanya terjadi pada BBM subsidi jenis Pertalite, tetapi juga pada Pertamax yang merupakan BBM non-subsidi.
“Yang menarik, di Kalteng ini Pertamax juga yang dicari. Kalau Pertalite enggak ada, Pertamax juga tetap dicari. Ini berbeda dengan daerah lain,” ungkap gubernur.
Pemerintah daerah menilai fenomena ini perlu dicermati lebih lanjut agar distribusi dapat disesuaikan dengan pola konsumsi masyarakat.
Untuk mencegah situasi dimanfaatkan pihak tidak bertanggung jawab, Kepala Kepolisian Daerah Kalteng Irjen Pol Iwan Kurniawan, menyatakan akan menempatkan personel di sejumlah SPBU dalam beberapa hari ke depan.
Langkah tersebut melibatkan Satuan Lalu Lintas untuk pengaturan antrean, Satuan Sabhara untuk pengamanan, serta personel intelijen guna memantau potensi penimbunan dan penjualan ilegal.
“Kami mengimbau masyarakat membeli sesuai kebutuhan. Jangan sampai ada yang memanfaatkan situasi untuk menimbun atau mencari keuntungan pribadi,” tegas Kapolda.
Ia menyebutkan, kondisi antrean sudah mulai berkurang dan sebagian SPBU telah kembali normal.
Lebih lanjut, Gubernur juga mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan pembelian berlebihan (panic buying). Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah telah berkoordinasi dengan Pertamina, TNI, dan Polri untuk memastikan distribusi berjalan lancar.
“Kami ingin masyarakat nyaman, tenang. Jangan sampai terulang lagi antrean panjang seperti kemarin. Kalau beli sesuai kebutuhan, saya yakin tidak akan terjadi kelangkaan,” ujarnya.
Ia menambahkan, keterbukaan informasi juga penting agar masyarakat memahami situasi yang sebenarnya. Namun, menurutnya, ada batasan informasi teknis yang memang menjadi kewenangan internal perusahaan.
“Ada informasi yang perlu diketahui publik, ada yang tidak. Yang penting masyarakat mendapatkan informasi yang tepat dan tidak perlu khawatir,” katanya.
Sebagai solusi jangka panjang, Pemprov Kalteng secara resmi mengusulkan penambahan satu depo di zona timur agar distribusi lebih seimbang antara barat, tengah, dan timur. Usulan itu telah disampaikan langsung kepada jajaran Pertamina Regional Kalimantan.
Selain itu, pemerintah daerah juga meminta evaluasi kuota distribusi agar sesuai dengan pertumbuhan penduduk, perkembangan sektor pertambangan, dan meningkatnya aktivitas ekonomi.
“Kami sudah menyampaikan usulan ini dan berharap bisa segera ditindaklanjuti. Tujuannya satu, agar masyarakat tidak lagi kesulitan mendapatkan BBM,” tegas Agustiar.
Dengan luas wilayah terbesar di Indonesia dan tantangan geografis yang kompleks, Kalteng membutuhkan sistem distribusi energi yang kuat, merata, dan berkelanjutan. Pemerintah daerah berharap kolaborasi dengan Pertamina dan seluruh pemangku kepentingan dapat memastikan stabilitas pasokan BBM demi menjaga roda perekonomian tetap berjalan dan masyarakat tetap tenang.
Lonjakan Pertamax Jadi Pemicu, Pertamina Pastikan Ketersediaan BBM Sangat Aman Di tengah antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU Kota Palangka Raya dalam beberapa hari terakhir, PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan memastikan ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) di Kalimantan Tengah (Kalteng) dalam kondisi aman dan terkendali. Perusahaan juga mengoperasikan sejumlah SPBU selama 24 jam serta memperkuat distribusi dengan penambahan armada mobil tangki hingga 54 persen untuk meredam lonjakan permintaan.
Executive General Manager Regional Kalimantan PT Pertamina Patra Niaga, Isfahani, menegaskan antrean yang terjadi lebih disebabkan tingginya permintaan, khususnya untuk produk non-subsidi Pertamax, serta faktor kepanikan masyarakat (panic buying), bukan karena pengurangan pasokan.
“Kondisi antrean yang terlihat di Palangka Raya beberapa hari ini dipicu oleh tingginya permintaan untuk produk Pertamax. Ini bukan karena stok Pertalite atau Solar berkurang. Dengan volume yang tersedia dan rencana kedatangan kapal, ketersediaan BBM dalam kondisi sangat aman,” ujarnya, Sabtu (9/5).
Isfahani memaparkan, di Kota Palangka Raya saat ini terdapat 17 SPBU yang beroperasi. Sebelumnya hanya satu SPBU yang melayani 24 jam. Namun, dalam masa penanganan kondisi antrean, Pertamina mendorong seluruh SPBU untuk beroperasi penuh 24 jam.
“Kami mengikuti arahan pimpinan dan masukan Bapak Gubernur agar SPBU beroperasi 24 jam guna mengurangi antrean dan menyelesaikan kondisi seperti sekarang ini,” katanya.
Langkah tersebut diiringi dengan penguatan distribusi dari terminal-terminal BBM yang selama ini menyuplai kebutuhan Kalteng.
Berdasarkan data di Terminal BBM Pulang Pisau, stok BBM yang tersedia saat ini meliputi Pertamax: 1.172 kiloliter, Pertalite: 3.340 kiloliter dan Biosolar: 2.179 kiloliter.
Selain Terminal BBM Pulang Pisau, Kalteng juga didukung dua terminal lainnya, yakni di Pangkalan Bun dan Sampit. Untuk memperkuat suplai, distribusi juga mendapat dukungan tambahan dari Terminal BBM Banjarmasin sebagai alternatif dan penyangga stok.
“Coverage days minimal 11 hari. Artinya ketahanan stok sangat kuat dan pengiriman kargo sudah direncanakan secara berkala,” jelasnya.
Ia menegaskan, tidak ada pengurangan pasokan. Penyaluran dilakukan sesuai perencanaan dan kebutuhan riil masyarakat di lapangan.
Untuk mempercepat distribusi dan menekan antrean, Pertamina meningkatkan armada mobil tangki hingga sekitar 54 persen guna menyuplai SPBU di Kota Palangka Raya dan sekitarnya.
Selain itu, terminal-terminal BBM disiagakan penuh, khususnya di Pulang Pisau. Bantuan armada juga dikerahkan dari terminal di wilayah lain, termasuk Banjarmasin, guna memastikan kelancaran pengiriman.
“Kami mengoordinasikan pengiriman menggunakan armada mobil tangki Pertamina dan mengerahkan bantuan dari terminal-terminal sebelah untuk memperkuat angkutan kebutuhan di Palangka Raya,” ujar Isfahani.
Ia menambahkan, pengawasan pelayanan di SPBU juga diperketat. Pada masa puncak permintaan, SPBU diminta mengoptimalkan tenaga kerja, baik dengan menambah petugas maupun mengatur ulang peran karyawan agar pelayanan lebih cepat.
Secara keseluruhan, di wilayah Kalimantan Tengah terdapat sedikitnya 75 SPBU reguler, tiga depo atau fuel terminal, serta delapan SPBE.
Pertamina juga mengelola berbagai format lembaga penyalur, seperti SPBU Mini, SPBU, Pertashop, dan SPBU Satu Harga yang tersebar di seluruh wilayah Kalimantan, termasuk daerah terpencil.
Isfahani mengakui, kondisi geografis Kalteng menjadi tantangan tersendiri dalam distribusi BBM karena banyak wilayah yang membutuhkan moda khusus untuk menjangkau konsumen.
“Secara geografis, Kalimantan Tengah memiliki tantangan unik. Banyak wilayah yang perlu dijangkau dengan moda khusus agar dapat terdistribusi,” katanya.
Terkait isu penambahan kuota, Isfahani menegaskan bahwa kuota BBM subsidi merupakan kewenangan pemerintah melalui Badan Pengatur Hilir Migas (BPH Migas). Pertamina hanya bertindak sebagai operator pendistribusian sesuai penetapan tersebut.
“Kuota untuk BBM bersubsidi ditetapkan oleh pemerintah melalui BPH Migas. Pertamina adalah operator yang mendistribusikan sesuai penetapan volume tersebut,” ujarnya.
Untuk produk non-subsidi seperti Pertamax, tidak ada kuota pembatasan. Penyaluran dilakukan berdasarkan kebutuhan pasar.
Menjawab pertanyaan soal dugaan pengurangan pasokan maupun pengudangan atau penimbunan, Isfahani menegaskan stok dalam kondisi aman.
“Penyaluran menyesuaikan kebutuhan dan ketersediaan. Jadi bukan berarti ada pengurangan. Prinsip kami menjaga stabilitas dan kelancaran penyaluran,” katanya.
“Pertamina tidak bisa bekerja sendiri. Kami perlu dukungan semua pihak, termasuk mitra SPBU dan stakeholder lainnya,” ujarnya.
Dari evaluasi lapangan, faktor psikologis masyarakat turut berperan dalam memicu antrean panjang.
Ia berharap dukungan media dan seluruh pemangku kepentingan untuk menyampaikan informasi yang benar kepada masyarakat agar tidak terjadi kepanikan berlebihan.
“Komitmen kami jelas, menyediakan BBM untuk kebutuhan konsumsi dan komersial masyarakat. Insya Allah kami terus mengawal distribusi ini hingga situasi benar-benar kembali normal,” pungkasnya. (ovi/ala/ko)
