Infrastruktur Masih Jadi Sorotan Warga Palangka Raya

oleh
oleh
Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Palangka Raya, Syaufwan Hadi
Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Palangka Raya, Syaufwan Hadi

Jalan Rusak, Traffic Light hingga Lampu Jalan Dikeluhkan Masyarakat

PALANGKA RAYA, Kaltengonline.com – Keluhan masyarakat terkait infrastruktur perkotaan masih mendominasi aspirasi yang diterima DPRD Kota Palangka Raya. Mulai dari jalan rusak, pengaturan lampu lalu lintas, hingga minimnya penerangan jalan umum (PJU) menjadi persoalan yang banyak dikeluhkan warga.

Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Palangka Raya, Syaufwan Hadi, mengatakan berbagai laporan masyarakat tersebut menunjukkan bahwa perbaikan infrastruktur masih menjadi kebutuhan mendesak yang harus mendapat perhatian pemerintah daerah.

Menurutnya, sejumlah ruas jalan yang mengalami kerusakan tidak hanya mengganggu kelancaran aktivitas masyarakat, tetapi juga berpotensi menimbulkan kecelakaan bagi pengguna jalan.

“Keluhan terkait kondisi jalan masih cukup banyak kami terima. Warga berharap ada percepatan perbaikan agar aktivitas sehari-hari dapat berjalan lebih aman dan nyaman,” ujarnya, Rabu (3/6).

Selain itu, masyarakat juga menyoroti pengaturan durasi lampu lalu lintas di beberapa persimpangan yang dinilai belum optimal. Kondisi tersebut kerap memicu antrean kendaraan, terutama pada jam-jam sibuk.

Baca Juga:  Subandi: Sensus Ekonomi 2026 Jadi Dasar Kebijakan dan Pembukaan Lapangan Kerja

“Masalah infrastruktur seperti jalan rusak, pengaturan traffic light, serta kebutuhan perbaikan penerangan jalan umum masih menjadi aspirasi yang cukup sering disampaikan masyarakat,” katanya.

Tak hanya itu, penerangan jalan umum juga menjadi perhatian warga, khususnya di kawasan permukiman dan jalan lingkungan yang masih minim pencahayaan pada malam hari. Kondisi tersebut dinilai dapat mengurangi kenyamanan sekaligus aspek keamanan masyarakat.

Syaufwan berharap berbagai masukan yang disampaikan masyarakat dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas infrastruktur perkotaan.

“Pemerintah daerah perlu memberikan perhatian serius terhadap persoalan ini agar masyarakat dapat merasakan pelayanan infrastruktur yang lebih baik, aman, dan nyaman,” pungkasnya. (zia/ko)