Dolar Menguat, Kalteng Menanggung Dua Wajah

oleh
oleh
Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Tengah, Hj Siti Nafsiah
Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Tengah, Hj Siti Nafsiah

Cuan bagi Korporasi, Beban bagi Rakyat Kecil

PALANGKA RAYA, Kaltengonline.com – Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) menghadirkan ironi tersendiri di Kalimantan Tengah. Provinsi yang dikenal sebagai salah satu lumbung kelapa sawit, batu bara, dan karet ini memang ikut merasakan dampak dari menguatnya mata uang Negeri Paman Sam tersebut. Namun, manfaatnya dinilai belum dirasakan secara merata.

Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Tengah, Hj Siti Nafsiah mengatakan pelemahan rupiah memang menjadi kabar baik bagi pelaku usaha berskala besar yang berorientasi ekspor. Nilai penjualan mereka meningkat ketika dikonversi ke rupiah karena transaksi menggunakan dolar AS. Namun, kondisi itu berbanding terbalik dengan kenyataan yang dihadapi masyarakat kecil di daerah.

“Saat rupiah melemah, pendapatan perusahaan besar dan pengusahanya memang naik karena nilai dolar lebih mahal. Tapi untuk masyarakat kebanyakan, misalnya petani sawit swadaya, petani pangan, nelayan, pedagang kecil, hingga pekerja harian, beban yang mereka tanggung justru makin berat,” ujarnya, Senin (22/6).

Menurutnya, kelompok masyarakat yang berada di lapisan bawah ekonomi justru menjadi pihak yang paling rentan terdampak. Mereka tidak memperoleh keuntungan dari transaksi berbasis dolar, tetapi harus ikut menanggung kenaikan biaya hidup akibat pelemahan rupiah.

Baca Juga:  DPRD Kalteng Terima LHP BPK atas LKPD 2025, Perkuat Tata Kelola Keuangan Daerah

Jeritan itu, kata Nafsiah, bukan sekadar keluhan tanpa dasar. Dampak nyata sudah dirasakan di tingkat tapak, terutama melalui meningkatnya biaya produksi di berbagai sektor usaha rakyat.

Harga berbagai sarana produksi mengalami kenaikan cukup signifikan. Petani harus mengeluarkan biaya lebih besar untuk membeli pupuk dan obat-obatan tanaman. Nelayan maupun peternak juga menghadapi kenaikan harga pakan serta berbagai kebutuhan penunjang usaha lainnya.

“Harga sarana prasarana seperti pupuk, pakan ikan atau ternak, hingga obat-obatan tanaman meroket, karena mayoritas bahan bakunya didatangkan dari luar negeri atau impor,” jelasnya.

Persoalan semakin rumit karena tingginya ongkos produksi tersebut tidak diikuti dengan kenaikan harga jual hasil produksi masyarakat secara proporsional. Petani tetap menjual hasil panennya dengan harga yang tidak jauh berbeda, sementara biaya yang harus mereka keluarkan terus meningkat.

“Sebagian besar barang kebutuhan kita masih didatangkan dari luar pulau. Sehingga biaya logistik makin mahal. Biaya akhir yang dibayar warga otomatis makin tinggi sampai ke pelosok desa dan daerah pedalaman. Meskipun mereka tidak secara langsung menggunakan dolar, dampak mahalnya sangat mereka rasakan,” pungkasnya. (zia/ans/ko)