PALANGKA RAYA, Kaltengonline.com – Pengelolaan aset daerah yang tertib dan akurat menjadi perhatian serius Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palangka Raya. Anggota Komisi I DPRD Kota Palangka Raya, Bennie Brian Tonni Embang, meminta Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya untuk memperketat pendataan serta pengelolaan aset di seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) guna mencegah potensi kehilangan dan penyalahgunaan aset milik pemerintah.
Menurut Bennie, aset daerah merupakan kekayaan negara yang memiliki nilai strategis dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. Karena itu, seluruh aset yang dimiliki pemerintah daerah harus dikelola secara profesional, transparan, dan akuntabel.
“Penataan dan pendataan aset daerah harus menjadi perhatian serius. Jangan sampai aset milik pemerintah hilang atau tidak terdata dengan baik karena lemahnya pengelolaan,” katanya, Jumat (3/7).
Ia menegaskan, pengelolaan aset yang baik bukan sekadar memenuhi aspek administrasi, tetapi juga menjadi salah satu indikator penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance. Untuk itu, setiap OPD di lingkungan Pemko Palangka Raya diminta memastikan seluruh aset yang berada di bawah pengelolaannya tercatat secara lengkap, terdokumentasi dengan baik, serta dimanfaatkan sesuai dengan fungsi dan peruntukannya.
“Setiap OPD harus memastikan seluruh aset yang dimiliki tercatat dengan baik, terdokumentasi, serta dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya,” ujarnya.
Bennie menilai inventarisasi aset secara berkala menjadi langkah penting yang harus dilakukan secara konsisten. Melalui pendataan yang rutin, pemerintah dapat mengetahui kondisi aktual aset yang dimiliki, mulai dari keberadaan, status, hingga tingkat pemanfaatannya. Selain itu, langkah tersebut juga dinilai mampu mengantisipasi berbagai potensi permasalahan yang dapat merugikan daerah.
“Dengan pendataan yang rutin, pemerintah dapat mengetahui kondisi aset yang dimiliki sekaligus mengantisipasi berbagai potensi permasalahan yang mungkin terjadi,” lanjutnya.
Politisi tersebut juga menyoroti pentingnya koordinasi antarlembaga dan antar-OPD dalam pengelolaan aset daerah. Menurutnya, sinergi yang baik akan memperkuat sistem pengawasan sehingga potensi kehilangan, penyalahgunaan, maupun pemanfaatan aset yang tidak sesuai dengan ketentuan dapat diminimalkan.
“Dengan koordinasi yang baik, potensi kehilangan, penyalahgunaan, maupun pemanfaatan aset yang tidak sesuai ketentuan dapat diminimalkan,” katanya.
Lebih lanjut, Bennie menjelaskan bahwa pencatatan aset yang tertib dan akurat juga akan memberikan manfaat jangka panjang bagi pemerintah daerah. Data aset yang valid dapat menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan kebutuhan aset di masa mendatang, sekaligus mendukung efektivitas pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
“Pengelolaan aset yang baik bukan hanya soal administrasi, tetapi juga menjadi dasar dalam perencanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat,” tambahnya.
Ia berharap Pemko Palangka Raya terus meningkatkan kualitas pengelolaan aset daerah melalui sistem pendataan yang lebih modern, transparan, dan terintegrasi. Dengan demikian, seluruh aset pemerintah dapat dimanfaatkan secara optimal demi mendukung pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Dengan demikian, kami harap seluruh aset milik pemerintah dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menunjang pembangunan dan meningkatkan pelayanan publik,” pungkasnya. (zia/ans/ko)
