JAKARTA – Para pemangku kepentingan di bidang jurnalisme sepakat membentuk Koalisi Keberlanjutan Media (KKM) pada Kamis (30/7/2026) di Jakarta. Deklarasi dilakukan di Gedung IASTH Lantai 6, Program Pascasarjana Ilmu Komunikasi, Universitas Indonesia (UI), Kampus Salemba, Jakarta.
Deklarasi Koalisi Keberlanjutan Media dibacakan oleh perwakilan presidium, yakni Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Multimedia Nusantara (UMN) FX Lilik Dwi Mardjianto, Ph.D., Sekretaris Jenderal Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Bayu Wardhana, dan Direktur Eksekutif Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Elin Y. Kristanti.
Pada tahap awal, KKM beranggotakan 20 organisasi dan institusi, yaitu AJI, AMSI, Federasi Serikat Pekerja Media Independen (FSPMI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Koalisi Media Alternatif (KoMA), Kompas.id/Harian Kompas, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers, Perhimpunan Pengembangan Media Nusantara (PPMN), Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Pewarta Foto Indonesia (PFI), Remotivi, Serikat Media Siber Indonesia (SMSI), Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif (SINDIKASI), Serikat Perusahaan Pers (SPS), Tempo, Tribunnews, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Al Azhar Indonesia, Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Atma Jaya Jakarta, Universitas Indonesia, serta Program Studi Digital Journalism Universitas Multimedia Nusantara (UMN).
Koalisi juga didukung enam mitra strategis, yakni BBC Media Action, Dewan Pers, International Federation of Journalists (IFJ), Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas, serta Komite Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Jurnalisme Berkualitas (KTP2JB).
Untuk memfasilitasi kerja koalisi, telah dipilih tiga lembaga sebagai presidium, yaitu AJI, AMSI, dan UMN. Presidium akan bertugas selama satu tahun ke depan sebelum dilakukan rotasi kepada lembaga lain.
Ketua Umum AJI, Nany Afrida, mengatakan pembentukan koalisi menjadi momentum untuk menyatukan berbagai pemangku kepentingan dalam mencari solusi atas tantangan keberlanjutan media.
“Ini baru titik awal, dan masih akan ada tantangan ke depan yang akan dialami,” ujarnya.
Dalam program kerjanya, KKM akan menyusun enam peta jalan strategis, yakni membangun konsensus mengenai informasi berkualitas bagi publik, memperkuat regulasi dan tata kelola pemerintah maupun platform digital, memperkuat mekanisme dana publik, mencegah kekerasan terhadap jurnalis dan media, memperkuat fondasi finansial serta ekosistem informasi yang sehat, dan meningkatkan peran publik dalam ekosistem informasi.
Usai deklarasi, kegiatan dilanjutkan dengan diskusi bertajuk Dana Jurnalisme untuk Media Berkelanjutan. Diskusi menghadirkan Direktur Ekosistem Media Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital, Farida Dewi Maharani, Anggota Dewan Pers Dahlan Dahi, Ketua Program Pascasarjana Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia Dr. Eriyanto, serta Pengurus AJI Indonesia Prof. Masduki. Diskusi dipandu oleh Koordinator Koalisi Media Alternatif, Luviana.
Dalam paparannya, Masduki menegaskan bahwa jurnalisme harus dipandang sebagai kepentingan publik sehingga keberlanjutannya menjadi tanggung jawab bersama.
“Harus ada gerakan kolektif. Jurnalisme adalah public goods yang sangat penting bagi kehidupan bangsa. Artinya, krisis jurnalisme merupakan krisis yang berkaitan dengan masa depan generasi bangsa,” katanya.
Menurutnya, pembentukan Koalisi Keberlanjutan Media merupakan bagian dari gerakan kolektif untuk membangun ekosistem media yang lebih sehat melalui penguatan regulasi, kolaborasi lintas sektor, dan mekanisme pendanaan yang berkelanjutan.
Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital juga menyatakan dukungannya terhadap upaya memperkuat keberlanjutan media melalui kolaborasi multipihak dan penguatan regulasi.
Farida Dewi Maharani mengatakan media merupakan entitas yang memiliki fungsi bisnis sekaligus sosial. Karena itu, kebutuhan akan sumber daya dan permodalan menjadi bagian penting agar media tetap mampu menjalankan fungsi edukasi dan penyediaan informasi kepada publik.
“Keberlanjutan media harus ditopang bersama oleh berbagai pemangku kepentingan. Jumlah media terus bertambah, tetapi kita juga harus memastikan media yang tumbuh adalah media yang kredibel karena media merupakan pilar demokrasi,” ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, Anggota Dewan Pers Dahlan Dahi menegaskan bahwa Dana Jurnalisme harus diarahkan untuk menjaga fungsi jurnalisme sebagai kepentingan publik, bukan sekadar menopang perusahaan media.
“Dana jurnalisme menjadi instrumen yang bagus untuk menyelamatkan jurnalisme,” katanya.
Ia juga menyampaikan bahwa pembahasan rancangan peraturan Dewan Pers mengenai Dana Jurnalisme telah melalui seluruh tahapan dan tinggal menunggu penetapan sebagai keputusan Dewan Pers.
Sementara itu, Dr. Eriyanto mengingatkan bahwa jurnalisme merupakan barang publik (public goods) sehingga Dana Jurnalisme harus benar-benar mendukung lahirnya jurnalisme berkualitas. Ia juga menekankan pentingnya keberagaman sumber pendanaan agar independensi media tetap terjaga.
