PALANGKA RAYA, kaltengonline.com – Pembangunan infrastruktur jalan di Kalimantan Tengah (Kalteng) membutuhkan dukungan anggaran yang lebih besar. Keterbatasan kemampuan APBD membuat pemerintah daerah dinilai sulit memenuhi seluruh kebutuhan pembangunan jalan di provinsi yang memiliki wilayah sangat luas tersebut.
Ketua Komisi IV DPRD Kalteng, Lohing Simon, mengatakan kualitas infrastruktur jalan memiliki kaitan langsung dengan pertumbuhan ekonomi. Jalan yang baik akan memperlancar distribusi barang, membuka akses ke sentra produksi, sekaligus mendukung munculnya kawasan ekonomi baru.
Menurutnya, pembangunan jalan seharusnya tidak hanya mengandalkan pola pemeliharaan atau tambal sulam. Perbaikan sementara dinilai tidak cukup jika konstruksi dasar jalan sudah membutuhkan peningkatan secara permanen.
“Kalau anggarannya hanya cukup untuk tambal sulam, hasilnya juga hanya bertahan sementara. Jalan memang bisa dilewati, tetapi kerusakan akan kembali muncul apabila tidak dilakukan peningkatan konstruksi secara permanen,” tegas Lohing, Kamis (9/7/2026).
Lohing menyebut kebutuhan anggaran menjadi salah satu persoalan utama. Saat ini, pembangunan satu kilometer jalan diperkirakan membutuhkan dana sekitar Rp10 miliar. Dengan kebutuhan yang besar dan kemampuan fiskal daerah yang terbatas, pemerintah tidak mungkin hanya mengandalkan APBD.
Karena itu, ia mendorong pemerintah pusat memperbesar dukungan melalui APBN. Anggaran tersebut diharapkan dapat diarahkan untuk peningkatan konstruksi jalan, bukan sekadar pemeliharaan rutin, sehingga infrastruktur memiliki umur layanan lebih panjang.
“Kalteng memiliki wilayah yang luas dan kebutuhan infrastrukturnya juga besar. Tanpa dukungan pemerintah pusat, percepatan pembangunan jalan akan sulit diwujudkan,” ujarnya. Menurutnya, penguatan dukungan APBN akan berdampak pada konektivitas antarwilayah, kelancaran logistik, serta pemerataan pembangunan hingga ke pelosok Kalteng. (ko)
