PALANGKA RAYA, kaltengonline.com – DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) menilai kebijakan ekspor komoditas sumber daya alam melalui satu pintu dapat menjadi langkah untuk menata perdagangan sawit sekaligus melindungi petani dari permainan harga.
Anggota Komisi II DPRD Kalteng, Sutik, mengatakan kebijakan tersebut diharapkan mampu memperkuat pengawasan tata niaga dan mengurangi ruang bagi tengkulak maupun pihak tertentu memainkan harga Tandan Buah Segar (TBS) sawit.
Pernyataan itu disampaikan Sutik menyusul keluhan petani di sejumlah daerah Kalteng terkait penurunan harga TBS dalam beberapa hari terakhir. Ia menilai kebijakan pemerintah pusat perlu dilihat dalam konteks penataan pasar komoditas strategis untuk jangka panjang.
“Kalau harga sawit anjlok tentu aturan pusat sangat dibutuhkan, karena memang maunya Presiden Prabowo itu bagus supaya tidak dipermainkan oleh tengkulak-tengkulak,” ujar Sutik, Selasa (26/5/2026).
Namun, Sutik mengakui penerapan kebijakan ekspor satu pintu pada tahap awal dapat menimbulkan dampak yang dirasakan petani. Kondisi tersebut semakin terasa karena harga pupuk dan kebutuhan produksi lainnya juga mengalami kenaikan.
“Program itu sebenarnya bagus supaya perdagangan sawit lebih tertata dan tidak lagi dipermainkan oleh pengusaha atau tengkulak. Hanya saja saat ini berbarengan dengan kenaikan pupuk dan kebutuhan lain sehingga petani merasa terbebani,” katanya.
DPRD Kalteng, lanjut Sutik, akan terus memantau perkembangan harga sawit dan dampak kebijakan tersebut terhadap petani. Pengawasan diperlukan agar penataan tata niaga tidak justru menekan pendapatan petani dan kesejahteraan masyarakat perkebunan.(ko)
