KUALA KAPUAS, Kaltengonline.com – Realisasi pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Kapuas hingga Agustus 2026 baru mencapai Rp138,049 miliar atau 50,41 persen dari target Rp273,885 miliar. Capaian tersebut menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Kapuas untuk menggenjot penerimaan hingga akhir tahun.
Hal itu disampaikan Bupati Kapuas H.M. Wiyatno saat membuka Rapat Koordinasi Evaluasi PAD Tahun Anggaran 2026 sekaligus launching QRIS retribusi di Aula Tingang Menteng Kantor Bupati Kapuas, Senin (21/9). Rakor tersebut menjadi momentum mengevaluasi capaian pendapatan sekaligus menyusun langkah optimalisasi PAD.
Wiyatno meminta perangkat daerah yang capaian penerimaannya belum memenuhi target segera melakukan langkah maksimal. Potensi PAD sesuai kewenangan masing-masing perangkat daerah diminta terus digali dan diintensifkan.
“Bagi perangkat daerah yang belum tercapai target penerimaannya agar ke depannya dapat melakukan upaya yang maksimal dalam menggali dan mengintensifkan sumber-sumber PAD terkait dengan kewenangannya,” ujar Wiyatno.
Secara keseluruhan, realisasi pendapatan daerah Kapuas hingga Agustus mencapai Rp1,157 triliun atau 56,85 persen dari target Rp2,035 triliun. Wiyatno menegaskan, optimalisasi PAD diperlukan untuk mendukung kemandirian fiskal, pembiayaan pembangunan dan peningkatan pelayanan publik.
Selain evaluasi PAD, Pemkab Kapuas juga meluncurkan QRIS retribusi sebagai bagian dari digitalisasi transaksi pemerintah daerah. Penerapannya mencakup retribusi Sekretariat Daerah, parkir, rumah susun (rusun) pemerintah dan pasar pemerintah.
Menurut Wiyatno, elektronifikasi transaksi diharapkan dapat meminimalkan kebocoran sekaligus meningkatkan akurasi data penerimaan. Perangkat daerah pengelola retribusi diminta segera mengimplementasikan pembayaran digital melalui berbagai kanal, termasuk mobile banking dan QRIS.
“Dengan digitalisasi retribusi, kebocoran dapat diminimalisir, akurasi data transaksi terjamin, dan tentunya akan berdampak langsung pada peningkatan PAD yang pada akhirnya akan kembali dinikmati oleh masyarakat melalui program pembangunan,” tegasnya.
Untuk penerimaan PBB-P2, Wiyatno meminta Bapenda bersama kecamatan, kelurahan dan desa lebih proaktif melakukan pemungutan dengan pola jemput bola. Langkah tersebut diharapkan turut mendorong peningkatan penerimaan daerah.
Rakor yang dihadiri Sekda Kapuas Usis I. Sangkai, unsur Forkopimda, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah, kepala perangkat daerah dan undangan terkait itu sekaligus memperkuat Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kabupaten Kapuas. (art/ko)
