PALANGKA RAYA, Kaltengonline.com – Keberhasilan pembangunan suatu daerah tidak cukup hanya diukur dari tingginya angka pertumbuhan ekonomi, dan megahnya infrastruktur kawasan perkotaan. Pemerataan program hingga ke pelosok pedesaan, menjadi indikator krusial agar seluruh lapisan Masyarakat, memiliki kesempatan yang sama dalam meningkatkan taraf kesejahteraan.
Penegasan tersebut dilontarkan Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), Lohing Simon.
Ia menilai, arah kebijakan pembangunan mutlak disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan riil masing-masing wilayah, mengingat setiap daerah memiliki karakteristik serta keunggulan komparatif tersendiri.
“Pembangunan daerah sebaiknya tidak hanya berorientasi pada peningkatan ekonomi makro, tetapi juga harus memperhatikan asas pemerataan. Dengan demikian, hasil pembangunan dan kucuran anggaran tidak hanya dinikmati warga perkotaan, tetapi benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang tinggal di wilayah pedesaan,” ujar Lohing, Jumat (6/11).
Politikus ini menuturkan, salah satu kunci keberhasilan pembangunan terletak pada ketepatan perencanaan. Program yang diracik oleh pemerintah daerah harus mempertimbangkan kondisi sosiologis dan ekonomi masyarakat.
Eksekusi program tidak boleh hanya sekadar menggugurkan kewajiban serapan anggaran, melainkan harus mampu menjawab permasalahan riil di tingkat tapak.
Menurutnya, pengembangan sektor unggulan di masing-masing desa merupakan jalan paling rasional untuk memperkecil jurang kesenjangan ekonomi.
Oleh karena itu, dukungan terhadap pelaku usaha lokal tidak boleh diabaikan. Pemerintah dituntut hadir memberikan pembinaan, peningkatan keterampilan, serta kemudahan akses pasar agar masyarakat desa mampu mandiri secara fi nansial.
“Pemerintah daerah perlu terus menajamkan kepekaan terhadap kebutuhan masyarakat saat merumuskan program. Perencanaan yang berpijak pada kondisi dan karakteristik wilayah terbukti selalu membuat pelaksanaan program jauh lebih tepat sasaran,” tegasnya.
Di samping pemerataan infrastruktur dan ekonomi, Lohing juga menyoroti urgensi penguatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Warga desa perlu dibekali keahlian spesifi k agar mereka mampu menangkap peluang dan tidak hanya menjadi penonton di tengah pesatnya laju investasi daerah.
Sinergi lintas sektor antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha juga mutlak diperkuat untuk mengurai berbagai kendala birokrasi maupun pendanaan di lapangan. Namun, ia mewanti-wanti agar akselerasi pembangunan dan pemanfaatan kekayaan daerah tidak mengorbankan kelestarian alam.
“Pemerataan pembangunan dan keberlanjutan lingkungan harus menjadi dua fondasi utama yang berjalan beriringan dalam mewujudkan kemajuan Kalimantan Tengah. Jangan sampai keuntungan ekonomi saat ini mewariskan bencana ekologi bagi generasi berikutnya,” pungkas Lohing. (zia/ko)
