Proyek lumbung pangan atau food estate di Kabupaten Gunung Mas (Gumas) berpotensi gagal. Ratusan hektare (ha) hutan lindung di Kecamatan Sepang sudah berubah menjadi hutan gundul. Kawasan tersebut dijadikan lokasi perkebunan komoditas singkong. Sayangnya, megaproyek itu justru mengancam kerusakan lingkungan. Hal ini membuat para peggiat lingkungan angkat suara, mendesak agar pemerintah menghentikan proyek lumbung pangan tersebut.
AKHMAD DHANI, Kuala Kurun
kaltengonline.com – Kamis (10/11), bertepatan dengan Hari Pahlawan, sekelompok penggiat lingkungan dari Greenpeace, LBH Palangka Raya, Save Our Borneo (SOB) dan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Kalteng membentuk aliansi untuk melakukan aksi ops di perkebunan singkong food estate yang terletak di Desa Tewai Baru, Kecamatan Sepang, Gumas. Aksi tersebut untuk memberikan pesan kepada semua pihak agar menyadari bahwa krisis iklim sudah di depan mata. Karena itu program yang berpotensi mengancam lingkungan itu sudah semestinya dihentikan.
Berdasarkan pantauan Kalteng Pos di lapangan, hamparan lahan terbentang luas di lokasi rencana pengambangan food estate. Pucuk-pucuk singkong tertanam di sebagian besar hamparan luas itu. Sekilas penggarapan lahan tampak produktif dengan banyaknya singkong yang tertanam. Namun, kecacatan baru akan terlihat setelah mengetahui bahwa bekas hamparan tersebut adalah hutan lindung yang bermanfaat bagi keseimbangan lingkungan. Terbabat berhektare. Hal itu justru makin memperparah krisis iklim yang terjadi saat ini dan dampak yang ditimbulkan sangat buruk bagi manusia.
Kini krisis iklim menjadi masalah sentral dunia. Masalah ini sudah tampak di pelupuk mata. Dampak yang terjadi pun begitu dirasakan oleh masyarakat. Di mana-mana penyebab dari krisis itu telah dirasakan. Penyumbang terbesar dari krisis adalah kerusakan lingkungan dan deforestasi yang terus-menerus dilakukan. Salah satu lokasi yang berpengaruh bagi penyumbang krisis iklim di dunia adalah Kalimantan, khususnya Kalteng yang telah dipilih menjadi lokasi pengembangan proyek strategis nasional food estate. Dampak lingkungan yang ditimbulkan dari realisasi proyek ketahanan pangan ini begitu dirasakan oleh masyarakat, seperti banjir yang berkepanjangan dan terjadi tiap tahun.
Lokasi pengembangan food estate singkong terletak di Desa Tewai Baru, Kecamatan Sepang. Pasir putih mengiringi perjalanan Kalteng Pos menuju lokasi. Yang sebelumnya merupakan tanah gambut dan tutupan hutan alami, diuruk dengan pasir putih. Hamparan kebun terbentang luas. Pada hamparan kebun yang luas itulah gabungan organisasi pencinta lingkungan yang terdiri dari Greenpeace, LBH Palangka Raya, Save Our Borneo, dan Walhi Kalteng melakukan aksi unjuk rasa dengan pembentangan spanduk besar bertuliskan: Food Estate Feeding Climate Crisis atau Food Estate Memberi Makan Krisis Iklim. Spanduk itu dibentangkan di tengah lahan singkong yang tidak tertanam.
Proyek gagasan Kementerian Pertahanan itu memang berjalan dengan singkong-singkong yang tertanam di sebagian besar hamparan. Namun dampak lingkungan yang ditimbulkan sangat besar. Itulah yang mendorong organisasi aliansi pencinta lingkungan melakukan aksi unjuk rasa di Desa Tewai Batu, lokasi pengembangan food estate singkong. Hal itu diutarakan oleh Ketua Tim Kampanye Hutan Greenpeace Ari Rompas, yang saat itu memimpin ekspedisi menuju lokasi sekaligus memimpin aksi unjuk rasa.
Ari mengatakan aksi foto ops yang mereka lakukan bersama Save Our Borneo, Walhi Kalteng, dan LBH Palangka Raya dimaksudkan untuk menyampaikan pesan yang kuat soal kerusakan hutan, khususnya pada proyek food estate di lokasi mereka melakukan aksi foto ops itu.
“Kami melakukan aksi foto ops ini untuk menyampaikan pesan yang kuat atas kerusakan hutan di lahan proyek food estate yang gagal ini. Dimana kita ketahui sebelumnya bahwa wilayah ini adalah wilayah hutan hujan yang kemudian ditebas seluas 700 hektare,” ucapnya kepada wartawan usai aksi foto ops, Kamis (10/11).
Menurut Ari, megaproyek food estate yang mengonversi hutan secara besar-besaran ini akan menimbulkan dampak besar terhadap kerusakan lingkungan ke depan, khususnya terhadap krisis iklim yang melanda seluruh dunia saat ini.
“Kita sedang berhadap-hadapan dengan krisis iklim, di mana bencana hidrometeorologis sudah di depan mata, saat ini di wilayah Kalteng banyak terjadi banjir, ini sangat berhubungan erat dengan kerusakan lingkungan dan deforestasi yang terjadi,” jelasnya.
Ari membenarkan bahwa pihaknya menilai proyek food estate ini mengambil bagian dalam deforestasi yang terjadi. Food estate dengan model skala luas seperti hamparan singkong tersebut dapat memicu krisis iklim, karena proyek ketahanan pangan yang dicanangkan oleh pemerintah itu di beberapa tempat justru membuka hutan yang sebenarnya merupakan sumber pangan masyarakat sendiri.
Ia juga menyinggung bahwa food estate juga berkaitan dengan kepentingan elite-elite politik yang mengambil keuntungan dari masa krisis iklim, sehingga proyek-proyek food estate yang tidak hanya di Kalteng, tapi juga di Sumatera dan Papua, akan mengancam hutan Indonesia, mengancam biodiversitas, mengancam hak-hak masyarakat adat, dan memicu krisis iklim.
“Proyek-proyek food estate di Kalteng, Sumatera, bahkan Papua, akan mengancam hutan hujan Indonesia, mengancam biodiversitas, mengancam hak-hak masyarakat adat, itu akan memicu krisis iklim,” ujarnya.
