Aksi demonstrasi dilakukan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Palangka Raya (UPR) dan BEM fakultas se-UPR bersama ormawa dan mahasiswa. Berbagai tuntuan disampaikan oleh sekelompok mahasiswa saat melakukan aksi di halaman Rektorat UPR, Jumat (8/9). Rektor UPR Prof Salampak pun menemui langsung massa.
IRPAN JURAYZ, Palangka Raya
RATUSAN mahasiswa UPR yang merupakan perwakilan dari berbagai fakultas melakukan aksi demonstrasi. Berbagai tuntutan dan aspirasi disampaikan mahasiswa. Seperti kasus pungutan liar (pungli), pelayanan birokrasi, transparani anggaran, hingga persoalan administrasi perkuliahan dan beberapa fasilitas kampus yang dianggap kurang memadai. Presma BEM UPR Permutih Imam Basar mengatakan, aksi yang dilakukan pihaknya itu bertujuan agar hal-hal yang menjadi tuntutan dapat diperhatikan pihak kampus.
“Ada banyak hal yang menjadi tuntutan kami. Hal-hal itu sudah menjadi isu hangat di organisasi mahasiswa maupun di antara para mahasiswa. Isu-isu itu sudah berkembang sejak lama bahkan selalu kami suarakan, tetapi jawabannya selalu normatif dari pihak rektorat. Dan kali ini kami menggerakkan massa agar aspirasi bisa disampaikan langsung kepada rektor. Mesti segera ada pembenahan, karena hal-hal itu berpotensi memalukan nama baik kampus UPR,” ucap Imam kepada awak media, Jumat (8/9).
Pada poin fasilitas, para mahasiswa menyuarakan bahwa ada banyak ruangan yang over kapasitas, tak ada pendingin ruangan seperti kipas maupun AC, tidak adanya proyektor, dan fasilitas yang hanya boleh digunakan boleh pihak rektor, dosen, dan pegawai.
“Bagaimana menciptakan ruang belajar yang nyaman kalau fasilitas saja seperti ini,” ungkap Iman.
Karena itu, massa mendesak adanya pemerataan fasilitas kampus di tiap fakultas, dimudahkan akses sarana prasarana dan birokrasi, serta menggratiskan fasilitas kampus yang digunakan untuk kegiatan mahasiswa.
Selanjutnya pada poin terkait pungli, Imam menyebut bahwa masalah pungli sudah menjadi rahasia umum. Bahkan saat konsolidasi, mahasiswa dari tiap fakultas mengeluhkan hal yang sama.
“Pungli itu berupa pembayaran untuk nilai, joki skripsi oleh dosen, dan gratifikasi untuk menebus buku agar bisa lulus mata kuliah. Kalau tidak, maka mahasiswa berpotensi ditandai dan sulit untuk lulus,” tegas Imam.
Oleh karena itu, pihaknya menuntut pemberantasan segala bentuk pungli dan pengoptimalan cyber pungli dan SPI, pelayanan birokrasi kampus yang lebih humanis, dan pemutakhiran sistem pendaftaran ulang berbasis ICT secara merata (prodi, jurusan, fakultas), serta memudahkan mahasiswa dalam pelayanan birokrasi akademik yang efektif, efesien, dan humanis.
Para mahasiswa juga menuntut soal transparansi anggaran, khususnya realisasi anggaran untuk ormawa di tingkat kampus, fakultas, maupun jurusan, melibatkan mahasiswa dalam penyusunan anggaran ormawa, meningkatkan pemeliharaan dan kebersihan di lingkungan kampus, serta peningkatan keamanan di lingkungan kampus dan penerangan pada malam hari. Selain itu, massa juga menuntut perencanaan pembangunan kampus yang jelas, keseriusan dalam pencegahan dan penanganan tigas dosa besar dunia pendidikan, serta pembangunan jalan dan pembuatan drainase di lingkungan fakultas.
Imam mengatakan ada banyak pekerjaan rumah untuk rektor saat ini. Mengingat saat ini UPR juga merupakan badan layanan umum (BLU), maka sudah seharusnya ada peningkatan sarana prasarana.
Hal lain yang menjadi sorotan adalah layanan akademik dan administrasi jurusan yang tidak sesuai jam kerja, pegawai yang jarang masuk, bahkan tidak melayani mahasiswa.
“Hal-hal itu kami sampaikan kepada rektor, dengan harapan ada perbaikan dan pembenahan sehingga kampus UPR bisa lebih baik lagi sesuai harapan banyak orang,” tegasnya.
Apabila tidak ada gebrakan ataupun perubahan, maka pihaknya akan menggelar aksi lain dengan menggerakkan massa yang lebih banyak lagi.
Demontrasi tersebut diwarnai aksi saling dorong antara mahasiswa dengan pihak yang diduga dari rektorat UPR.
“Sangat disayangkan ada oknum yang melakukan pemukulan kepada kawan-kawan. Kami minta bapak rektor yang terhormat agar kasus itu diusut sampai tuntas,” tegasnya.
Usai mendengarkan langsung orasi dan tuntutan para mahasiswa, rektor UPR dan para dekan berencana mengadakan rapat.
“Tahun ini kami memperbaiki fasilitas yang ada seperti internet, listrik, serta fasilitas kuliah. Itu memerlukan proses, karena ada perubahan sistem keuangan dari sistem satker ke BLU, itu baru berproses,” ungkap Rektor UPR Prof. Dr. Ir. Salampak, MS.
Salampak mengakui bahwa kondisi kekurangan kursi, pendingin ruangan, dan sebagainya merupakan persoalan lama. Soal penggunaan lift yang dikhususkan bagi rektor, dosen, dan pegawai, Salampak menjelaskan bahwa hal itu karena lift tersebut belum mendapat surat layak operasi (SLO).
“Kalau dosen kan sedikit, kami mengkhawatirkan kalau itu digunakan oleh mahasiswa, maka ada risiko lebih besar. Kalau minta dosennya naik tangga itu bisa saja, tetapi kalau dosen sudah tua gimana,” ucap Salampak.
Terkait dengan mafia buku, Salampak menyebut permasalahan itu sedang dalam proses penanganan. Ia tak ingin permasalahan itu justru menghambat kemajuan UPR.
“Ya, sepakat bahwa itu warisan. Saat saya masih di fakultas menjadi dekan pertanian, untuk hal pungutan saya benar-benar memerangi, buktinya fakultas kami memang (mendapatkan) bagus dan luar biasa,” bebernya.
Salampak menegaskan bahwa saat ini UPR sedang berusaha berbenah di segala sektor, termasuk mengurus fasilitas dasar seperti listrik, internet, dan lain sebagainya.
“Kami sedang berusaha membenahi itu, tetapi kalau hanya mengandalkan dana kampus cukup berat, kita perlu suntikan dana dari pemerintah,” tegasnya. (ko)
