PALANGKA RAYA, Kaltengonline.com – Anggota Komisi I DPRD Kalimantan Tengah, Freddy Ering, menyatakan bahwa potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih sangat besar dan menjanjikan. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang lebih ketat terhadap sumber-sumber utama PAD, terutama dari sektor pajak dan Dana Bagi Hasil (DBH).
Freddy menyebut pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan, serta pajak bahan bakar minyak (BBM) sebagai sektor yang perlu terus dioptimalkan demi memperkuat kemandirian fi skal daerah.
“Salah satu hal krusial adalah pengawasan distribusi BBM, terutama yang berasal dari luar wilayah. Potensi pajaknya harus benar-benar diamankan agar tidak bocor dan merugikan daerah,” tegas Freddy saat ditemui di Gedung DPRD Kalteng, Selasa (24/6).
Ia juga menyoroti pentingnya pengelolaan DBH dari sektor sumber daya alam, seperti pajak air permukaan, mineral logam, dan batuan, khususnya di wilayah penghasil seperti Murung Raya dan Kapuas.
“Daerah penghasil seperti Murung Raya dan Kapuas harus memperoleh manfaat nyata dari potensi yang dimilikinya. Dana bagi hasil batu bara harus benar-benar dimaksimalkan agar memberikan dampak langsung bagi masyarakat,” jelasnya.
Lebih lanjut, Freddy menekankan pentingnya sinergi lintas sektor antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan instansi teknis untuk menciptakan sistem pelaporan dan pemantauan yang tertib dan transparan.
“Kalau sistem pelaporan dan pengawasan rapi serta akurat, maka target PAD sangat mungkin tercapai. Pembangunan daerah pun akan lebih terarah dan merata,” pungkas politisi senior itu. (*afa/ko)
