PALANGKA RAYA, Kaltengonline.com –Tren urbanisasi disinyalir terus meningkat di Palangka Raya sebagai ibu kota provinsi Kalteng belakangan ini. Pemerintah didorong untuk mengambil langkah antisipatif agar pertambahan penduduk tidak menimbulkan persoalan sosial dan tekanan terhadap infrastruktur.
Ketua Komisi III DPRD Kota Palangka Raya, Sigit Widodo, mengatakan bahwa urbanisasi yang semakin berkembang harus diimbangi dengan perencanaan serta pengelolaan yang matang. Tanpa itu, berbagai permasalahan seperti kemacetan, keterbatasan hunian layak, hingga tingginya kebutuhan lapangan kerja berisiko muncul.
“Pertambahan jumlah penduduk harus dijawab dengan kesiapan dari sisi pelayanan publik dan tata kelola perkotaan. Pemerintah juga perlu memperkuat sistem pengawasan agar dampak negatif urbanisasi bisa ditekan sejak dini,” kata Sigit, Jumat (13/6).
Ia juga menekankan pentingnya sinergi lintas sektor, termasuk d u n i a u s a h a dan masyarakat, dalam mengelola perubahan demografi s yang terjadi. Penyediaan fasilitas umum seperti transportasi massal, layanan pendidikan, dan akses air bersih, menurutnya, harus menjadi prioritas dalam agenda pembangunan.
Sigit turut mengingatkan pentingnya pengawasan ketat terhadap pembangunan kawasan permukiman dan pengelolaan lingkungan. Ia menilai, pertumbuhan kota harus dikendalikan agar tetap sejalan dengan kualitas hidup masyarakat.
“Semua pihak perlu menjaga keseimbangan antara pembangunan dan kenyamanan hidup warga. Setiap kebijakan harus berangkat dari kondisi riil di lapangan,” tegas legislator dari PDI Perjuangan tersebut.
Ia juga mengajak masyarakat untuk aktif menyampaikan aspirasi serta turut memantau pelaksanaan kebijakan pemerintah, khususnya yang menyangkut tata ruang dan pembangunan wilayah.
“Kolaborasi yang solid antara pemerintah dan masyarakat akan memastikan proses urbanisasi di Palangka Raya berlangsung terarah, tertata, dan memberi manfaat yang merata,” pungkasnya. (ham/ko)
