Sampai sekarang, Asep menuturkan bahwa pihaknya belum menetapkan harga jual kit untuk mendeteksi jumlah antibodi dalam tubuh tersebut. Namun, dia meyakini harganya terjangkau. Biaya paling mahal hanya untuk membeli alat baca yang dia perkirakan sekitar Rp 20 juta. Alat baca itu sudah banyak beredar di pasaran dan bisa dipakai dalam waktu lama. Selain itu, alat baca tersebut bisa digunakan untuk membaca indikator penyakit lainnya.
’’Inovasi kita di kitnya. Sudah dapat mitra kerja sama untuk produksi massal,’’ jelasnya. Yaitu, kerja sama dengan PT Bio Farma dan PT Pakar Biomedika Indonesia. Selain itu, BPPT bekerja sama dengan RS Hasan Sadikin Bandung.
Menurut dia, pemerintah daerah tentu tidak cukup mengandalkan data jumlah warganya yang sudah divaksin. Tetapi juga perlu mengukur seberapa banyak warganya yang sudah memiliki antibodi untuk tameng terhadap Covid-19. Data-data penting itu bisa dianalisis para ahli di setiap daerah dan menjadi landasan untuk mengambil kebijakan. ’’Misalnya, ingin membuka tempat wisata,’’ ujarnya.
Menurut Asep, kekebalan komunitas tidak sebatas diukur dari jumlah orang yang divaksin. Tetapi juga melihat seberapa banyak orang yang memiliki antibodi Covid-19. Seperti diketahui, sampai saat ini belum ada vaksin Covid-19 dengan efikasi 100 persen. Bahkan efikasi vaksin Sinovac hanya 65,3 persen. Artinya, di antara 100 orang yang disuntik vaksin Covid-19, sekitar 35 orang belum memiliki antibodi. ’’Katanya, sekarang 20 juta orang sudah divaksin. Tapi, apakah sudah aman? Kita belum tahu,’’ tegasnya.
Perlu ada analisis berbasis data yang akurat untuk menyimpulkan kondisi sekarang sudah aman dari potensi penularan Covid-19 atau belum. Bahkan, ketika seluruh sasaran vaksinasi sudah disuntik, perlu dilakukan analisis mendalam.
Kepala BPPT Hammam Riza menyambut baik inovasi pengukur antibodi atau antibodi kuantitatif tersebut. Dia sudah pernah mencoba menghitung kadar antibodinya. ’’Setelah suntikan vaksin kedua Maret, pada April saya tes. Muncul antibodinya,’’ ungkap Hammam.
