Perhatikan Masukan Daerah terkait Food Estate

oleh
oleh
TERIMA KUNJUNGAN: Ketua DPRD Kalteng, Arton S. Dohong saat menerima kunjungan mahasiswa UPT di kantor DPRD Kalteng, beberapa waktu lalu.
TERIMA KUNJUNGAN: Ketua DPRD Kalteng, Arton S. Dohong saat menerima kunjungan mahasiswa UPT di kantor DPRD Kalteng, beberapa waktu lalu.

Permintaan Ketua Dewan kepada Pemerintah Pusat

PALANGKA RAYA, Kaltengonline.com – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), Arton S Dohong menyatakan dukungannya terhadap program food estate yang digagas pemerintah pusat. Khususnya yang ada di wilayah Kalteng.

Namun Arton menggarisbawahi sejumlah hambatan dalam pelaksanaannya di lapangan. Salah satu yang menjadi sorotan adalah kurangnya pelibatan pemerintah daerah dalam perencanaan dan implementasi program tersebut.

Menurut Arton, sebagian besar kabupaten di Kalteng memiliki potensi besar untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Terutama dalam komoditas padi. Kendati demikian, ia menegaskan bahwa tidak semua wilayah di Kalteng cocok untuk dijadikan lokasi food estate.

“Misalnya, Kabupaten Gunung Mas dan Murung Raya yang tidak memiliki potensi besar untuk program ini. Namun sebaliknya, Barito Utara sudah memiliki sistem pengelolaan yang cukup baik,” tegasnya, Rabu (8/1).

Arton juga mengkritik pendekatan dari pemerintah pusat yang dinilai kurang memperhatikan kebutuhan lokal. Ia menilai kebijakan yang dibuat tanpa melibatkan daerah sering kali tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Pasalnya, lanjut Arton, saat ini banyak kebijakan yang langsung diputuskan oleh pusat, sehingga tidak memperhitungkan adat, budaya, dan kondisi alam daerah.

Baca Juga:  Libatkan Pemuda, Wisata Kalteng Bisa Melesat

Sebagai contoh, ia menyebutkan bahwa masyarakat di Kabupaten Pulang Pisau telah memiliki cara unik dalam memilih bibit padi, dan hal ini seharusnya menjadi perhatian pemerintah pusat. Sebab, di Kalteng terdapat beberapa tantangan teknis, seperti kualitas tanah yang cenderung kurang subur, sehingga memerlukan pendekatan khusus. Oleh sebab itu, perlu metode yang sesuai dengan kondisi lokal.

Ia berharap pemerintah pusat lebih memperhatikan masukan dari pemerintah daerah agar program ini tidak hanya sekadar menguntungkan pihak pusat, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di Kalteng. “Keberhasilan program ini membutuhkan kerja sama yang erat antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, hingga kota,” tutup Arton. (ovi/ko)