PALANGKA RAYA – Dalam upaya mencari solusi penanganan dan penataan kawasan permukiman di bantaran sungai, Pemerintah Kota Palangka Raya menggelar diskusi publik di Ruang Rapat Peteng Karuhei I, Kantor Wali Kota Palangka Raya. Penanganan kawasan permukiman kumuh di kota ini kini menjadi perhatian serius pemerintah daerah.
Setelah kunjungan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yang didampingi oleh Gubernur Kalimantan Tengah, Sugianto Sabran, langkah konkret segera diambil, salah satunya di Kampung Ponton. Hal tersebut disampaikan oleh Urianinu Napulangit, Pelaksana Tugas (Plt) Staf Ahli Wali Kota Palangka Raya.
Menurut Urianinu, kolaborasi antara pemerintah kota dan provinsi telah dimulai sejak 15 Maret lalu, dengan target 100 hari kerja.
“Arahan Pak Gubernur kepada Pj Wali Kota saat itu adalah melakukan kolaborasi lintas pemerintah provinsi dan kota dalam penanganan kawasan kumuh secara efisien dan konkret. Fokus utamanya adalah penanganan persampahan serta perbaikan sarana dan prasarana, termasuk penyediaan air bersih dan penanganan kesehatan,” ujarnya.
Selain penanganan fisik, aspek non-fisik juga mendapat perhatian. “Setiap bulan diadakan kegiatan sosialisasi dan pembinaan rohani. Penanganan fisik dan mental dilakukan secara sinergis agar masyarakat tidak hanya terbantu dari segi infrastruktur, tetapi juga dari segi psikologis dan mental,” tambahnya.
Urianinu menegaskan bahwa program ini tidak hanya bertujuan memperbaiki kondisi fisik kawasan, tetapi juga mendorong perubahan pola pikir masyarakat. Ia berharap Kampung Ponton dapat berkembang menjadi destinasi wisata edukasi.
“Dengan adanya kunjungan wisata, masyarakat bisa memanfaatkan peluang ekonomi melalui penjualan produk UMKM dan pengembangan ekonomi keluarga,” jelasnya.
Terkait kemungkinan relokasi warga, Urianinu menjelaskan bahwa hal tersebut masih memerlukan kajian mendalam.
“Ada lahan yang sudah memiliki bukti kepemilikan legal, tetapi ada juga yang merupakan tanah milik negara. Penanganannya tentu akan berbeda. Jika diperlukan relokasi, harus disiapkan tempat baru dengan perhitungan matang,” katanya.
Tahap awal program telah berjalan, dan hasil kolaborasi akan direkap oleh Bapperida untuk dilaporkan kepada Wakil Presiden serta Gubernur.
“Tahap selanjutnya mungkin akan diputuskan setelah pelantikan kepala daerah yang baru. Laporan evaluasi ini akan menjadi bahan pertimbangan bagi Wali Kota baru, Pak Fairid Naparin dan Ahmad Zaini, apakah program ini dilanjutkan selama 100 hari, satu tahun, atau bahkan lima tahun ke depan,” pungkas Urianinu.(wel)
