PALANGKA RAYA, Kaltengonline.com – Anggota Komisi I DPRD Kota Palangka Raya Hatir Sata Tarigan, memberikan apresiasi atas capaian kinerja 100 hari Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palangka Raya. Ia menyebut delapan dari sembilan program prioritas telah terealisasi dengan baik, menyisakan satu program yang masih dalam tahap penyempurnaan, yakni program bedah rumah.
Menurutnya, kerja keras kepala daerah dan jajarannya sangat terlihat di lapangan. Lembaga legislatif terus mendukung upaya pemerintah dalam mewujudkan pelayanan yang nyata bagi masyarakat.
“Kami pantau sendiri bagaimana pak wali kota dan wakilnya sangat bekerja keras di lapangan. Sehingga kita sangat mendukung program ini,” katanya saat ditemui media selepas kegiatan Ekspose Progres 100 hari kerja wali kota, di Aula Rujab Wali Kota Palangka Raya, Kamis (15/5).
Hatir juga menekankan pentingnya percepatan realisasi program, terutama setelah 100 hari kerja pertama. “Harapan kami, Pak Wali dan Wakil tidak hanya sampai di sini. Tapi setelah 100 hari ini, lebih gercep lagi lah, karena memang sangat banyak ditunggu masyarakat di bawah,” imbuhnya.
Ia turut mengapresiasi inisiatif pembangunan infrastruktur yang melibatkan masyarakat melalui budaya gotong royong yang kini mulai tumbuh kembali di kawasan permukiman.
“Di komplek-komplek sekarang budaya gotong royong sangat tinggi. Kalau didukung sedikit oleh pemerintah kota, misalnya penyediaan alat-alat gotong royong atau pengangkut sampah, ini jadi kerjasama yang luar biasa,” jelas Hatir.
Soal dukungan konkrit DPRD, Hatir menegaskan bahwa pihaknya selama ini konsisten menyetujui anggaran programprogram prioritas yang diajukan eksekutif, termasuk untuk program 100 hari kerja.
“Yang kita dukung itu dari sisi anggaran. Sampai saat ini kita setuju semua. Program-program yang digagas oleh wali kota, hingga saat ini tidak ada yang kita sela. Karena memang kita melihat programnya riil,” ujarnya.
Terkait program bedah rumah yang belum berjalan, Hatir mengungkapkan ada sejumlah kendala, seperti belum adanya payung hukum yang kuat serta kondisi calon penerima manfaat yang sebagian besar belum memiliki rumah pribadi.
“Mereka pemerintah sedang mencari format terbaik. Banyak masyarakat yang bahkan belum punya rumah, masih menyewa. Jadi harus dicari bentuk bantuan yang tepat agar tetap tepat sasaran,” pungkasnya. (ham/ans/ko)
