PALANGKA RAYA, Kaltengonline.com – Komisi IV DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) menyoroti kondisi jalan rusak di sejumlah wilayah Kabupaten Katingan yang dinilai masih sangat memprihatinkan. Buruknya infrastruktur membuat masyarakat di beberapa desa masih mengandalkan jalur sungai dan menggunakan perahu sebagai alat transportasi utama untuk menjalankan aktivitas sehari-hari.
Hal ini terungkap saat Komisi IV DPRD Kalteng melakukan kunjungan kerja pada 12–15 Juni 2025 ke wilayah Kereng Pakahi, Kampung Melayu, Kampung Tengah, dan jalur dari simpang Pundu menuju Tumbang Samba. Hasil peninjauan lapangan menunjukkan bahwa akses jalan antardesa masih sangat terbatas dan belum tersentuh pembangunan secara optimal.
“Pada dasarnya jalan ini harus segera diselesaikan karena masuk kategori daerah terisolir. Harapannya bisa direalisasikan minimal tahun depan,” kata Anggota Komisi IV DPRD Kalteng, Okki Maulana, Selasa (17/6).
Okki menjelaskan, meskipun beberapa ruas jalan darat sudah ada, kondisinya sangat minim dan sulit dilalui, terutama saat musim hujan. Akibatnya, distribusi logistik dan kebutuhan pokok warga menjadi terganggu karena hanya bisa diakses lewat jalur sungai.
“Kalau jalan darat bisa dibuka dan diperbaiki, ini akan berdampak besar bagi masyarakat. Baik dari sisi logistik, pendidikan, kesehatan, maupun ekonomi,” tambahnya.
Menurutnya, belum tersedia jalur darat yang layak antara wilayah utama Katingan dan desa-desa di pelosok. Warga masih mengandalkan perahu untuk menempuh perjalanan antarwilayah, bahkan untuk akses ke fasilitas kesehatan dan pendidikan.
Komisi IV DPRD Kalteng pun mendesak agar pemerintah daerah dan provinsi segera mengambil langkah konkret, termasuk memasukkan wilayah tersebut ke dalam prioritas pembangunan infrastruktur tahun anggaran mendatang.
“Jalan ini menyambungkan belasan desa, dan harus menjadi prioritas utama karena menyangkut hajat hidup banyak orang,” tandas Okki.
Pihaknya menegaskan bahwa penanganan infrastruktur daerah terisolir akan menjadi salah satu agenda utama yang terus diperjuangkan DPRD hingga tuntas. (*afa/ko)
