Daya Saing Palangka Raya Kian Menguat, Masuk 13 Besar Kota Paling Maju

oleh
oleh
Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Palangka Raya, Syaufwan Hadi mengikuti agenda dewan, baru-baru ini.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Palangka Raya, Syaufwan Hadi mengikuti agenda dewan, baru-baru ini.

PALANGKA RAYA, Kaltengonline.com – Pencapaian Kota Palangka Raya yang berhasil menembus 13 besar kota paling maju di luar Pulau Jawa, dalam Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) tahun 2025 menuai respons positif dari kalangan legislatif.

Wakil Ketua II Komisi I DPRD Kota Palangka Raya, Syaufwan Hadi, menyebut capaian tersebut menjadi sinyal kuat, bahwa arah pembangunan daerah berada pada jalur yang tepat. Ia menilai, keberhasilan ini tidak lepas dari kolaborasi antara pemerintah daerah dan masyarakat, dalam mendorong kemajuan di berbagai sektor.

“Ini tentu menjadi kebanggaan bagi kita semua. Artinya, upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas infrastruktur, pelayanan publik, dan penguatan ekonomi mulai menunjukkan hasil yang nyata,” ujarnya, Kamis (16/4).

Menurutnya, posisi tersebut menjadi indikator, bahwa daya saing Palangka Raya semakin diperhitungkan di tingkat nasional, khususnya di luar wilayah Pulau Jawa yang selama ini menjadi pusat pertumbuhan.

Meski demikian, Syaufwan mengingatkan, agar capaian tersebut tidak membuat pemerintah daerah terlena. Ia menekankan, pentingnya menjadikan prestasi ini sebagai pijakan untuk terus melakukan pembenahan dan inovasi.

Baca Juga:  Warga Banturung Desak Perbaikan Jalan dan Jembatan di Palangka Raya

“Masih ada beberapa aspek yang perlu kita benahi, seperti efisiensi pasar tenaga kerja dan penguatan inovasi daerah. Ini harus menjadi perhatian bersama agar ke depan kita bisa naik peringkat lagi,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia juga mendorong Pemerintah Kota Palangka Raya untuk terus memperkuat iklim investasi. Menurutnya, kemudahan berusaha dan kepastian regulasi menjadi kunci dalam menarik minat investor, sekaligus mengakselerasi pertumbuhan ekonomi daerah.

Di sisi lain, DPRD berkomitmen untuk terus mengawal program pembangunan melalui fungsi pengawasan dan penganggaran, agar setiap kebijakan yang diambil benar-benar berdampak bagi masyarakat.

“Harapannya, capaian ini tidak hanya berhenti pada angka indeks, tetapi juga benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, baik dari sisi kesejahteraan maupun kualitas pelayanan publik,” pungkasnya. (ham/ko)