PALANGKA RAYA, kaltengonline.com – Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Kalimantan Tengah sekaligus Ketua Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air (TKPSDA), Syahfiri, menegaskan pentingnya pengelolaan sumber daya air yang dilakukan secara terpadu dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
Hal tersebut disampaikannya saat membuka Sidang Pleno I TKPSDA Wilayah Sungai Mentaya-Katingan dan Wilayah Sungai Jelai-Kendawangan Tahun 2026 di Ruang Rapat Lantai II Bapperida Provinsi Kalimantan Tengah, Senin (25/5/2026).
Menurut Syahfiri, sumber daya air memiliki karakter yang dinamis dan saling berkaitan dengan sumber daya alam lainnya. Karena itu, pengelolaannya harus dilakukan secara terintegrasi agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat secara berkelanjutan.
“Sumber daya air memiliki karakter dinamis dan saling berkaitan dengan sumber daya alam lainnya, sehingga pengelolaannya harus dilakukan secara terpadu agar manfaatnya dapat dirasakan secara berkelanjutan oleh masyarakat,” katanya.
Ia menjelaskan, TKPSDA menjadi forum koordinasi untuk menghimpun berbagai aspirasi, membahas persoalan, serta merumuskan rekomendasi kebijakan dalam pengelolaan sumber daya air.
Syahfiri juga mengingatkan bahwa Wilayah Sungai Mentaya-Katingan merupakan wilayah sungai strategis nasional, sedangkan Wilayah Sungai Jelai-Kendawangan merupakan wilayah sungai lintas provinsi yang mencakup Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat. Karena itu, koordinasi lintas sektor dan lintas wilayah menjadi kunci keberhasilan pengelolaannya.
Ia berharap seluruh anggota TKPSDA bersama instansi terkait terus memperkuat kolaborasi agar pengelolaan sumber daya air dapat berjalan lebih efektif, berkelanjutan, serta memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.
Sidang pleno tersebut turut dihadiri Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Bapperida Provinsi Kalimantan Tengah Yohanna Endang, Kasubbag Tata Usaha BWS Kalimantan II Manser Mani, serta anggota TKPSDA dari unsur pemerintah dan nonpemerintah.(bud)
