PALANGKA RAYA, kaltengonline.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) resmi memulai penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs) Provinsi Kalteng periode 2026-2030.
Langkah tersebut ditandai dengan pelaksanaan Workshop Membangun Keterlibatan Aktor Non-Pemerintah dalam Penyusunan RAD SDGs yang berlangsung di Aula Bapperida Provinsi Kalteng, Kamis (4/6/2026).
Dalam kegiatan tersebut, Pemprov Kalteng menegaskan komitmennya untuk berkolaborasi dengan lembaga kerja sama internasional Jerman, GIZ, melalui proyek Penguatan Kapasitas Perencanaan Kebijakan untuk Implementasi Agenda 2030 di Indonesia dan Global South Phase II (SDGs-SSTC Phase II).
Saat membacakan sambutan Penjabat Sekretaris Daerah Kalimantan Tengah, Plt Kepala Bapperida Kalteng, Syahfiri, mengatakan kolaborasi tersebut mengedepankan pendekatan Kemitraan Multi-Pemangku Kepentingan (Multi-Stakeholder Partnership/MSP).
“Pendekatan ini menjunjung tinggi prinsip No One Left Behind atau tidak ada yang tertinggal, serta mewujudkan SDGs tentang kesetaraan gender dan inklusi sosial di semua topik MSP yang diselaraskan dengan prioritas pembangunan lokal,” ujarnya.
Menurut Syahfiri, penyusunan RAD SDGs memiliki tahapan yang sistematis untuk menghasilkan proyeksi target indikator pembangunan berkelanjutan. Hasil proyeksi tersebut akan menjadi acuan dalam penyusunan berbagai dokumen perencanaan daerah, seperti RAD, RPJMD, dan RKPD, agar tetap selaras dengan target nasional dan sasaran global tahun 2030.
Ia juga meminta seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah maupun non-pemerintah, dapat bekerja sama dan bersinergi demi mempercepat pencapaian target SDGs nasional.
“Langkah ini penting demi mengakselerasi percepatan pencapaian target SDGs Nasional menuju sasaran global tahun 2030,” tegasnya.(ko)
