PALANGKA RAYA, kaltengonline.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memperkuat kolaborasi lintas sektor dengan melibatkan berbagai aktor non-pemerintah dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) periode 2026-2030.
Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bapperida Kalteng, Chandra F. Asmara, mengatakan workshop yang digelar selama dua hari tersebut secara khusus ditujukan untuk meningkatkan partisipasi berbagai unsur di luar pemerintah.
Menurutnya, keterlibatan masyarakat, akademisi, dunia usaha, perbankan, organisasi profesi, hingga lembaga swadaya masyarakat menjadi faktor penting dalam mempercepat pencapaian seluruh indikator pembangunan berkelanjutan di Kalimantan Tengah.
“Kerja sama dengan rekan-rekan GIZ ini sebenarnya sudah dirintis sejak tahun 2024 melalui penyusunan schedule. Memasuki tahun 2025 hingga 2026 ini, berbagai rangkaian kegiatan telah masif kita laksanakan untuk memperkuat ketercapaian pilar-pilar SDGs di Kalimantan Tengah,” ungkap Chandra.
Ia menjelaskan, workshop tersebut diawali dengan pelatihan trainer senior terkait platform SDGs Kalteng bersama GIZ. Pemprov Kalteng juga telah menyediakan wadah keterbukaan informasi berbasis digital sebagai bentuk akuntabilitas pelaksanaan pembangunan berkelanjutan.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Advisor Manager GIZ SDGs SSTC Project Marvel Josef Petrus Ledo, Gesellschaft für Agrarprojekte in Übersee (GFA), Yayasan Tambuhan Sinta, perwakilan pilar sosial, ekonomi, lingkungan, hukum dan tata kelola, perguruan tinggi, pelaku usaha, perbankan, lembaga filantropi, serta organisasi profesi.
Melalui kolaborasi multipihak tersebut, diharapkan target pembangunan berkelanjutan di Kalimantan Tengah dapat tercapai secara lebih inklusif dan berkesinambungan.(ko)
