PALANGKA RAYA, Kaltengonline.com – Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kota Palangka Raya tak bisa hanya mengandalkan pemadaman saat api sudah berkobar. Sinergi pemerintah pusat dan daerah, penguatan pencegahan, edukasi masyarakat hingga penanganan dampak pascakarhutla dinilai harus berjalan beriringan.
Ketua Bapemperda sekaligus Anggota Komisi II DPRD Palangka Raya Khemal Nasery menyampaikan aspirasi tersebut dalam pertemuan bersama Komisi V DPR RI. Menurut dia, persoalan karhutla dan kabut asap membutuhkan perhatian lintas pemerintahan.
Pertemuan itu dinilai menjadi momentum penting untuk menyampaikan langsung kondisi dan kebutuhan Palangka Raya. Apalagi, pada hari yang sama Komisi V DPR RI juga menggelar rapat kerja bersama BNPB dan BMKG.
“Kami membawa aspirasi dari Kota Palangka Raya dan menyampaikan agar di tingkat pemerintah bisa bersinergi dan saling mendukung dalam rangka penanganan kabut asap ini,” kata Khemal, Minggu (23/8).
Dia menegaskan, karakteristik karhutla di Palangka Raya memiliki tantangan tersendiri. Kondisi lahan gambut yang mudah terbakar membuat penanganan tidak cukup dilakukan setelah titik api muncul.
Karena itu, langkah pencegahan harus diperkuat. Edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya pembukaan lahan dengan cara membakar dinilai penting untuk menekan munculnya titik api baru.
Khemal juga mengingatkan warga agar tidak membakar lahan sembarangan, termasuk tidak membuang puntung rokok di kawasan yang rawan terbakar.
“Gambut itu mudah terbakar, di dalamnya berongga. Itulah sifat gambut,” ujarnya.
Di tengah upaya penanganan karhutla, Khemal meminta masyarakat tidak terjebak saling menyalahkan melalui media sosial. Sebaliknya, seluruh pihak yang telah turun tangan menangani karhutla harus mendapat apresiasi.
“Tidak ada lagi ruang untuk saling menyalahkan. Siapa pun yang sudah meluangkan waktu dan terlibat dalam penanganan karhutla, kita apresiasi dan banyak-banyak terima kasih,” tegasnya.
Tak kalah penting, lanjut Khemal, pemerintah perlu menyiapkan skenario penanganan setelah bencana. Pembahasan KUA-PPAS APBD 2027 dapat menjadi momentum untuk memastikan kebutuhan anggaran menghadapi dampak karhutla turut diperhitungkan.
Menurut dia, pembangunan tidak boleh hanya berorientasi pada proyek fisik. Dampak karhutla terhadap kesehatan, mobilitas hingga perekonomian masyarakat juga harus menjadi perhatian.
“Kita ingin menyampaikan kesiapan kita bukan hanya fokus pada infrastruktur. Bagaimana penanganan pascakarhutla juga harus dibahas,” katanya.
Kabut asap, lanjut dia, dapat memukul aktivitas ekonomi masyarakat. Ketika kualitas udara memburuk dan warga memilih mengurangi aktivitas di luar rumah, pelaku usaha yang mengandalkan kunjungan konsumen juga berpotensi kehilangan omzet.
“Kalau masyarakat mau di rumah saja, artinya kunjungan ke tempat usaha berkurang, omzetnya juga berkurang,” tandasnya. (zia/ko)
