PALANGKA RAYA, Kaltengonline.com – Infrastruktur jalan yang rusak dan akses yang belum memadai masih menjadi keluhan utama masyarakat. Hal ini terungkap, secara gamblang dari hasil reses anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palangka Raya Daerah Pemilihan (Dapil) I yang meliputi, Kecamatan Bukit Batu dan Kelurahan Bukit Tunggal.
Juru Bicara Dapil I sekaligus Wakil Ketua II Komisi III DPRD Kota Palangka Raya, Sri Ani Rintuh, menyampaikan mayoritas warga menuntut peningkatan kualitas jalan. Usulan yang mendominasi meliputi pengaspalan, semenisasi, serta pembangunan dan perbaikan sistem drainase.
“Berdasarkan hasil reses, aspirasi masyarakat masih didominasi kebutuhan infrastruktur dasar. Ini membuktikan bahwa aksesibilitas dan konektivitas wilayah merupakan kebutuhan vital guna menunjang perputaran ekonomi warga,” ujar Sri Ani di Palangka Raya, Selasa (18/8).
Di wilayah Kecamatan Bukit Batu, warga secara khusus menyoroti dan meminta perbaikan di sejumlah titik, seperti Jalan KKN, Jalan Padat Karya, serta pembangunan badan Jalan Karuhei Tatau Km 39. Selain itu, warga juga mendesak peningkatan kualitas jalan lingkungan di Kelurahan Tangkiling dan Habaring Hurung agar lebih layak dilintasi untuk mobilitas harian.
Sementara itu, usulan serupa juga mengalir deras dari warga Kelurahan Bukit Tunggal. Perbaikan jalan lingkungan sangat dinantikan di kawasan Jalan Piranha, Seluang, Betutu, Papuyu, Sapan, Badak, Paus, Hiu Putih, hingga Victoria Km 10.
Di samping pengaspalan, perbaikan saluran air turut menjadi atensi serius. Warga menilai penataan drainase yang memadai sangat mendesak untuk segera dieksekusi guna mengantisipasi genangan banjir, terutama saat curah hujan mulai meningkat.
“Masyarakat menaruh harapan besar agar berbagai usulan yang telah disampaikan melalui forum reses maupun musrenbang ini dapat direalisasikan. Tentunya, pengerjaan dapat dilakukan secara bertahap menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan skala prioritas” tambahnya.
Di luar persoalan infrastruktur fisik, laporan reses Dapil I juga mencatat isu pelayanan pendidikan dan kesehatan, yang masih memerlukan sentuhan serius dari pemerintah daerah. Oleh karena itu, sinergi yang kuat antara legislatif dan eksekutif dinilai sangat penting agar keluhan warga tidak hanya berujung menjadi catatan di atas kertas.
Sri Ani memastikan, seluruh aspirasi yang telah dihimpun tersebut akan dijadikan acuan utama dalam penyusunan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) legislatif.
“Keluhan dan masukan ini otomatis menjadi bahan Pokir DPRD. Kami berkomitmen untuk terus mengawal dan memperjuangkannya dalam pembahasan program pembangunan daerah bersama jajaran Pemerintah Kota Palangka Raya,” pungkasnya. (zia/ko)
