PALANGKA RAYA, Kaltengonline.com – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), Arton S Dohong, menyambut positif rencana kunjungan kerja Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka, ke Kalteng pada Kamis (10/9). Namun, dia menegaskan, agar lawatan tersebut tidak sekadar agenda peninjauan, melainkan diiringi wujud dukungan konkret dari pemerintah pusat dalam menanggulangi Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla).
Arton menilai intervensi pusat, sangat mendesak lantaran kapasitas dan sumber daya daerah memiliki keterbatasan. Sejauh ini, pemerintah provinsi bersama tim gabungan telah memeras keringat berupaya maksimal memadamkan kobaran api di berbagai titik.
“Pada intinya, penanganan Karhutla ini juga menjadi tanggung jawab pusat terhadap daerah. Tentu kita sangat mengapresiasi dan menyambut baik kedatangan Bapak Wapres,” ujar Arton, Rabu (9/9).
Meski demikian, politikus ini berharap, kehadiran RI 2 tersebut menjadi momentum untuk memotret realitas medan di lapangan secara langsung. Pemerintah pusat, dituntut hadir memberikan solusi strategis dan mem- back up daerah secara penuh.
“Catatan pentingnya, pemerintah pusat jangan sekadar berkunjung dan meninjau saja. Harus ada wujud support dan dukungan nyata untuk daerah dalam menghadapi bencana tahunan ini,” tegasnya.
Arton membeberkan, kendala paling masif yang dihadapi tim pemadam adalah ekstremnya akses menuju lokasi titik api. Banyak kawasan gambut terbakar berada di area terisolasi yang nyaris mustahil ditembus oleh tenaga manusia. Jika pun berhasil diterobos, petugas kerap mati kutu lantaran ketiadaan sumber air di sekitar lokasi.
“Karena keterbatasan fi sik tenaga manusia, kita mutlak membutuhkan intervensi teknologi dan armada khusus. Bantuan sarana pendukung berskala besar seperti pengerahan ekskavator hingga masifnya operasi pesawat water bombing sangat krusial untuk menaklukkan kobaran api yang tidak terjangkau jalur darat,” urainya.
Menutup keterangannya, Arton menaruh harapan besar agar lawatan Wapres Gibran dapat membuka mata pemerintah pusat terkait gentingnya krisis Karhutla di Kalteng.
“Hal ini harus mendapat atensi serius dari pusat. Entah dengan pengerahan teknologi mutakhir apa pun, yang jelas bencana Karhutla ini harus betul-betul bisa teratasi oleh kehadiran pemerintah,” pungkasnya. (zia/rif/ko)
