PALANGKA RAYA, Kaltengonline.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) mendesak, pemerintah provinsi untuk lebih agresif dalam menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Optimalisasi potensi penerimaan ini, dinilai sangat krusial guna menyehatkan postur Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kalteng Tahun Anggaran 2027, terutama di tengah tuntutan efisiensi anggaran. Desakan tersebut, mengemuka usai gelaran Rapat Paripurna Ke-6 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026, Selasa (15/9).
Dalam agenda penyampaian pemandangan umum tujuh fraksi terhadap Nota Keuangan tersebut, Wakil Ketua I DPRD Kalteng, Riska Agustin, menyoroti adanya ketimpangan antara proyeksi penerimaan dan rencana belanja daerah.
Berdasarkan draf rancangan, pendapatan daerah diproyeksikan hanya berada di angka Rp5,38 triliun, sementara rencana belanja membengkak hingga menyentuh Rp5,73 triliun.
Struktur fiskal ini, praktis menyisakan celah defisit sekitar Rp350 miliar, yang rencananya akan ditambal melalui skema pembiayaan neto dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) tahun sebelumnya.
Merespons celah defisit tersebut, Riska menegaskan, peningkatan PAD akan menjadi fokus utama dan harga mati bagi legislatif dalam proses pembahasan RAPBD 2027 ke depan.
Pihaknya, berjanji akan menyisir secara saksama berbagai sektor potensial yang selama ini, belum tergarap maksimal untuk mendongkrak pundi-pundi penerimaan daerah.
“Melihat kondisi fiskal saat ini, terlebih di tengah kebijakan efisiensi, pemerintah harus berusaha lebih maksimal. Kami di legislatif akan bahumembahu bersama Pemerintah Provinsi untuk merumuskan strategi jitu guna menggenjot PAD dari sejumlah sektor yang potensial,” ujar Riska.
Politikus ini menambahkan, wacana peningkatan penerimaan daerah tersebut akan dieksekusi melalui sinergi lintas komisi di DPRD. Pengawalan ketat di tingkat komisi diharapkan, mampu memacu inovasi pemerintah daerah dalam menciptakan sumber-sumber pendapatan baru yang lebih segar dan berkelanjutan.
Di pengujung keterangannya, Riska memastikan, seluruh tahapan pembahasan RAPBD 2027 ini, akan berjalan transparan sesuai dengan mekanisme dan aturan perundang-undangan yang berlaku.
“Proses pembahasan akan bergulir sesuai tahapannya. Kami pastikan pengawasan tetap melekat agar postur anggaran ini, nantinya benar-benar sehat dan bermuara pada peningkatan kesejahteraan rakyat Kalteng,” pungkasnya. (zia/rif/ko)
