Pangkalan Bun, kaltengonline.com – Pemadaman listrik bergilir yang masih terjadi di Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) mendapat sorotan dari DPRD Kobar. Melalui rapat dengar pendapat (RDP) bersama PLN UP3 Pangkalan Bun, dewan meminta kepastian langkah penanganan agar masyarakat tidak terus terdampak oleh krisis pasokan listrik.
Ketua Komisi C DPRD Kobar, H. Arif Asrofi, mengatakan rapat tersebut digelar sebagai tindak lanjut atas banyaknya keluhan warga. DPRD ingin memperoleh penjelasan langsung dari PLN sekaligus menyampaikan keresahan masyarakat yang selama ini terdampak pemadaman bergilir.
Menurut Arif, berdasarkan penjelasan PLN, pemadaman terjadi karena sistem kelistrikan Kalimantan telah terhubung dalam jaringan interkoneksi dari Kalimantan Utara hingga Kendawangan, Kalimantan Barat. Akibatnya, ketika terjadi gangguan pada pembangkit utama, dampaknya turut dirasakan sejumlah daerah, termasuk Kobar.
Ia menjelaskan, salah satu penyebab berkurangnya pasokan listrik berasal dari gangguan pada Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) Muara Teweh yang memiliki kapasitas sekitar 50 megawatt. Selain itu, terdapat beberapa unit lain yang juga sedang menjalani pemeliharaan sehingga memengaruhi suplai daya di sistem interkoneksi.
Arif menilai kondisi tersebut tidak boleh dianggap sepele. Pemadaman yang berlangsung berulang kali dinilai mengganggu aktivitas masyarakat, pelayanan publik, hingga berdampak pada pelaku UMKM dan usaha kecil yang menggantungkan kegiatan usahanya pada ketersediaan listrik.
Karena itu, DPRD meminta PLN lebih terbuka dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Menurutnya, penjelasan yang jelas diperlukan agar masyarakat memahami penyebab pemadaman dan tidak terjadi kesimpangsiuran informasi di lapangan.
Dalam forum tersebut, Komisi C juga mempertanyakan apakah jadwal pemadaman bergilir akan berlangsung hingga seluruh proses pemeliharaan selesai pada akhir September 2026. Pertanyaan itu diajukan untuk memberikan kepastian kepada masyarakat.
Menjawab hal tersebut, PLN menjelaskan target penyelesaian pemeliharaan memang diperkirakan tuntas pada akhir September. Namun, kondisi pemadaman tidak akan berlangsung seperti saat ini karena perusahaan akan terus mengoptimalkan pembangkit cadangan selama proses perbaikan berlangsung.
“Dari penjelasan PLN, kami berharap mulai Juli hingga Agustus sudah ada progres yang signifikan. Durasi pemadaman yang saat ini bisa mencapai lima jam diharapkan dapat berkurang secara bertahap, begitu pula cakupan wilayah yang terdampak semakin dipersempit,” kata Arif, Selasa (7/7/2026).
Meski belum dapat memastikan kapan pemadaman akan benar-benar berakhir, DPRD Kobar memastikan akan terus mengawal komitmen PLN. Komisi C berharap perbaikan sistem berjalan sesuai target sehingga pasokan listrik kembali normal dan aktivitas masyarakat serta roda perekonomian di Kotawaringin Barat tidak lagi terganggu.(bob)
