Pendapatan Daerah Capai 99,19 Persen, DPRD Palangka Raya Dorong Optimalisasi PAD

oleh
oleh
Ketua DPRD Kota Palangka Raya, Subandi.
Ketua DPRD Kota Palangka Raya, Subandi.

PALANGKA RAYA, Kaltengonline.com – Realisasi pendapatan Pemerintah Kota Palangka Raya pada Tahun Anggaran 2025 nyaris menyentuh target. Dari target pendapatan lebih dari Rp1,4 triliun, pemerintah kota berhasil membukukan realisasi sebesar 99,19 persen. Capaian tersebut mendapat apresiasi dari DPRD Kota Palangka Raya, namun tetap disertai catatan agar potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terus dioptimalkan.

Ketua DPRD Kota Palangka Raya Subandi menyampaikan, capaian tersebut menunjukkan kinerja pengelolaan keuangan daerah berjalan cukup baik di tengah tantangan fiskal yang dihadapi pemerintah daerah.

Pernyataan itu disampaikan usai mengikuti rapat Badan Anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) dalam pembahasan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 di Kantor DPRD Kota Palangka Raya, Jumat (10/7).

“Kami mengapresiasi pemerintah kota terhadap capaian pendapatan daerah. Target tahun 2025 sebesar Rp1,4 triliun lebih berhasil direalisasikan Rp1,4 triliun lebih dengan persentase 99,19 persen,” ujar Subandi.

Meski demikian, DPRD menyoroti realisasi PAD yang belum mencapai target penuh. Dari target sekitar Rp339,4 miliar, realisasi PAD mencapai sekitar Rp329,4 miliar atau 97,19 persen.

Menurut Subandi, angka tersebut masih menunjukkan adanya potensi penerimaan daerah yang dapat digali lebih optimal. PAD memiliki peran penting sebagai penopang kemandirian fiskal daerah sehingga ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat dapat terus dikurangi.

“Ke depan tentu harus dilakukan evaluasi dan optimalisasi terhadap potensi-potensi pendapatan yang masih belum tergarap secara maksimal agar target tahun berikutnya bisa tercapai,” katanya.

Ia menambahkan, evaluasi perlu dilakukan terhadap seluruh sektor penyumbang PAD, mulai dari pajak daerah, retribusi daerah, hingga sumber pendapatan sah lainnya yang masih berpotensi ditingkatkan.

DPRD berharap hasil pembahasan pertanggungjawaban APBD 2025 tidak hanya menjadi laporan administratif, tetapi juga menjadi pijakan bagi pemerintah kota dalam menyusun strategi pengelolaan keuangan yang lebih efektif.

“Dengan capaian yang sudah cukup baik ini, kami berharap pemerintah kota terus meningkatkan kinerja, terutama dalam mengoptimalkan potensi PAD agar kemampuan fiskal daerah semakin kuat dan pembangunan dapat berjalan lebih maksimal,” pungkasnya. (zia/ko)