PALANGKA RAYA, Kaltengonline.com – Tingkat kemiskinan di Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) tercatat mengalami kenaikan pada tahun 2026. Realitas pahit ini, menjadi alarm keras bagi pemerintah daerah untuk segera mengevaluasi arah program pengentasan kemiskinan, terutama di kawasan pelosok perdesaan yang kondisinya kian memprihatinkan.
Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalteng, Endang Susilawatie, membeberkan angka kemiskinan pada periode Maret 2026, telah menyentuh 5,09 persen atau setara dengan 146,71 ribu jiwa. Angka tersebut merangkak naik, dibandingkan periode September 2025 yang masih tertahan di level 4,94 persen.
Politikus Partai Gerindra ini, secara khusus menyoroti ketimpangan kesejahteraan yang masih sangat kentara antara wilayah perkotaan dan perdesaan.
“Persentase kemiskinan di wilayah perdesaan saat ini mencapai 5,27 persen. Angka tersebut jauh lebih tinggi dan memprihatinkan, dibandingkan tingkat kemiskinan di wilayah perkotaan yang berada di angka 4,86 persen,” urai Endang, Jumat (18/9).
Ketimpangan tersebut, lanjut Endang, mutlak harus dijadikan landasan utama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng, dalam memetakan arah kebijakan pembangunan ke depan.
Ia menilai, program pengentasan kemiskinan tidak bisa lagi sekadar mengandalkan kucuran bantuan sosial instan, melainkan harus difokuskan pada penguatan fundamental ekonomi agar masyarakat mampu mandiri secara berkelanjutan.
Merespons kondisi riil di lapangan, Endang mendesak, pihak eksekutif untuk menjadikannya sebagai acuan wajib dalam penyusunan postur Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027. Anggaran triliunan rupiah yang disiapkan pemerintah harus benarbenar diplot, untuk menjawab persoalan ekonomi masyarakat bawah.
“Rancangan APBD 2027 harus disusun dengan berpijak pada kondisi aktual masyarakat. Jangan sampai postur anggaran justru melenceng dari persoalan utama warga miskin di perdesaan,” tegasnya.
Endang mewanti-wanti, agar program pembangunan tidak melulu bias perkotaan. Kawasan desa mendesak untuk diberikan intervensi khusus yang disesuaikan dengan potensi dan karakteristik lokal masing-masing.
Intervensi ini mencakup penguatan ekonomi kerakyatan, pemenuhan akses kebutuhan dasar, hingga pemberdayaan yang mampu membuka keran pendapatan baru bagi warga pedalaman.
“Saya sangat berharap ada kebijakan dan program prioritas dalam APBD 2027 yang secara konkret diarahkan untuk menekan angka kemiskinan. Kita harus fokus mengangkat derajat hidup warga di pedalaman dan perdesaan,” pungkasnya. (zia/ko)
