PALANGKA RAYA-Dari sebelas kabupaten/kota se-Kalteng yang mengalami bencana banjir, lima kabupaten sudah menetapkan status tanggap darurat banjir. Mencakup Kabupaten Katingan, Seruyan, Kotawaringin Timur (Kotim), Kotawaringin Barat (Kobar), dan Lamandau. Melihat kondisi ini, Gubernur Kalteng H Sugianto Sabran mengambil kebijakan dengan menetapkan status provinsi menjadi tanggap darurat banjir.
“Hari ini (Rabu, red) kami keluarkan tanggap darurat banjir se-Kalteng, karena ada lima kabupaten sudah mengeluarkan status tanggap darurat, maka kami turun tangan, kami akan lihat selama 15 hari ke depan, semoga empat atau lima hari ke depan wilayah Katingan sudah membaik,” kata gubernur usai memimpin rapat koordinasi (rakor) bersama pihak terkait dalam rangka penanganan bencana banjir, di Aula Jayang Tingang (AJT), Kantor Gubernur Kalteng, Rabu (8/9).
Diungkapkannya, berdasarkan laporan masuk dari daerah dan hasil pemetaan (maping) wilayah, ada tiga kabupaten yang kondisi banjirnya cukup parah, yakni Kabupaten Katingan, Seruyan, dan Kotawaringin Timur (Kotim). Sementara kondisi banjir di kabupaten lain masih dalam pemantauan.“Wilayah yang parah itu di Kotim, Seruyan, dan Katingan, tapi yang paling parah saat ini di Katingan. Dari sebelas kecamatan yang terdampak, ada lima kecamatan dengan jumlah KK paling banyak yang terdampak,” katanya, kemarin.
Gubernur menyebut, sebelas kabupaten/kota yang terdampak banjir meliputi 57 kecamatan. Ada 5 kecamatan di Katingan dengan kondisi terparah. Banjir kali ini mengakibatkan 29.885 kepala keluarga (KK) dan 57.117 jiwa terdampak. Data ini berdasarkan hasil pemetaan dari kabupaten.”Untuk di wilayah Katingan dan Kotim kami sudah turun lapangan melihat langsung dan membuat maping, kondisi banjir memang bervariasi, ada yang airnya sudah tinggi dan ada yang di bawah satu meter, sekaligus kami menyalurkan bantuan untuk masyarakat,” ungkapnya.
Gubernur meminta agar di titik-titik parah dapat diperbanyak dapur umum dan penyaluran bantuan sembako, makanan, hingga fasilitas air bersih. Ia menegaskana agar penyaluran bantuan mesti sampai pada masyarakat yang seharusnya menerima.”Bantuan ini harus sampai, jangan ada yang menimbun bantuan dari provinsi, saya meminta kepada TNI dan Polri ikut melakukan pengawasan,” ucapnya.
