MUARA TEWEH–Dalam rapat paripurna penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap pidato pengantar bupati terkait Raperda Perubahan APBD tahun 2023, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F PPP) turut menyampaikan beberapa pertanyaan, saran dan pendapat kepada Pemerintah Kabupaten Barito Utara. Rapat paripurna itu berlangsung di gedung dewan setempat, beberapa waktu lalu.
“Pada pidato pengantar bupati terdapat penambahan belanja dari sebelumnya Rp1.974.795.666.190 bertambah menjadi sebesar Rp2.260.190.126.453,00, sehingga ada penambahan belanja sebesar Rp285.394.460.263. Mohon penjelasan penambahan belanja tersebut berasal dari mana? Dan dana tersebut digunakan untuk SOPD dan kegunaanya untuk apa,” kata anggota Fraksi PPP, Nuryanto.
Dijelaskannya, untuk perbaikan jalan Maranan – Sikan dan juga pembukaan jalan Sikan- Tp Laung, proses pekerjaanya bagaimana dan proses penyelesaiaanya seperti apa?. Juga diminta penjelasan mengenai pengadaan pipa baja untuk tiang pancang Jembatan Lemo dan Tumpung Laung-Sikan sebesar Rp15.000.000.000m-, mengingat waktu belanja anggaran yang tinggal beberapa bulan lagi.
Nuryanto selaku juru bicara Fraksi PPP juga mengatakan, untuk Dinas Pendidikan, mohon penjelasan mengenai status SD yang berada di Dusun Muntak Jaya, Desa Tongka. Karena sampai saat ini, lapoaran dari masyarakat sekitar, anak-anak bersekolah di balai desa dan rumah warga.
Selain itu, diharapkan, agar saat ini Kabupaten Barito Utara telah memiliki RSUD dengan gedung yang baru. “Kami menyarankan agar rumah sakit bisa sesuai dengan harapan pemerintah sebagai rumah sakit rujukan DAS Barito,” tegasnya.
“Maka seharusnya pemerintah daerah agar dapat melengkapi dokter-dokter spesialis baru dan juga segera menaikan tunjangan insentif daerah untuk dokter umum sebesar Rp10 juta perbulan dan dokter spesialis sebesar Rp 40 juta perbulan, demikian juga dengan tenaga-tenaga medis lainnya,” kata dia.
Fraksi PPP kata Nuryanto menyarankan pemerintah daerah untuk melaksanakan belanja modal dan kegiatan sesuai dengan RPJMD Barito Utara dan berdasarkan skala prioritas Pembangunan daerah.
“Masih banyak menurut Fraksi PPP, belanja maupun kegiatan yang dianggarkan oleh pemerintah daerah belum tepat sasaran untuk memenuhi hajat hidup dan kesehajteraan masyarakat di daerah ini,” katanya.
“Dari PPP juga menyarankan kepada Pemkab Barito Utara untuk segera menganggarkan dana untuk alat peningkatan kapasitas produksi instalasi air bersih yang saat ini berada di 130/detik dirasa sudah tidak mampu lagi memenuhi ketersediaan air bersih di Muara Teweh menjadi 230/detik, selain itu juga perlu adanya regenarasi mengingat alat yang digunakan ada yang sudah berumur kurang lebih 30 tahun,” jelasnya. (ko)
