Komisi II Soroti Serapan Fisik Dinas TPHP Kalteng yang Baru 5 Persen

oleh
oleh
Siti Nafsiah
Siti Nafsiah

PALANGKA RAYA, Kaltengonline.com – Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Tengah, Siti Nafsiah, menyoroti rendahnya serapan anggaran fisik oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan (TPHP) Provinsi Kalimantan Tengah. Sampai dengan semester pertama tahun ini realisasi belanja modal di dinas tersebut baru mencapai 5,56 persen terendah dibandingkan dinas-dinas mitra lainnya.

Siti Nafsiah mengungkapkan bahwa rendahnya serapan ini tak lepas dari sejumlah faktor teknis dan dinamika perencanaan anggaran yang belum tuntas.

“Tahapan perubahan 2025 saja belum selesai. Pembahasan RKA juga belum berjalan jadi wajar jika pelaksanaan di lapangan masih minim,” ujarnya, Selasa (29/7).

Ia menjelaskan bahwa anggaran untuk Dinas TPHP cukup besar, yakni sekitar Rp300 miliar dan meningkat menjadi lebih dari Rp350 miliar setelah perubahan APBD. Namun hingga saat ini, realisasi belanja modal yang seharusnya menopang program-program produktif baru mencapai 2,5 persen.

Nafsiah menilai belanja modal tersebut sangat penting karena mencakup kegiatan pengadaan alat mesin pertanian, bibit, dan pupuk yang menjadi kebutuhan utama para petani.

Baca Juga:  DPRD Kalteng Apresiasi HBN, Soroti Efisiensi dan Substansi Budaya

“Kegiatan di sana kan banyak di luar operasional jadi butuh kerjasama lintas pihak ini yang kadang menghambat percepatan,” terangnya.

Meskipun begitu, ia tetap optimis serapan bisa dikejar pada semester kedua, terutama setelah pembahasan RKA dan pengesahan DPA. Siti meyakini bahwa kegiatan pengadaan yang tidak memerlukan waktu lama seperti alat mesin pertanian masih memungkinkan diselesaikan tepat waktu.

“Kalau hanya pekerjaan lanjutan atau pengadaan alat saja, waktunya masih bisa terkejar. Kita masih punya lima bulan lagi, asal manajemen programnya tepat,” tegasnya.

Diketahui rata-rata realisasi anggaran fisik di tingkat kabupaten/kota di Kalimantan Tengah sudah mencapai 28,37 persen. Nafsiah menekankan pentingnya perhatian khusus bagi Dinas TPHP agar tidak tertinggal terlalu jauh dari OPD lainnya sembari berharap evaluasi menyeluruh dilakukan secara berkala untuk memastikan efektivitas anggaran. (*afa/ko)