PALANGKA RAYA, Kaltengonline.com – Meningkatnya kejadian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Kalimantan Tengah mulai memicu kekhawatiran. Memasuki musim kemarau, kondisi cuaca yang semakin kering membuat potensi penyebaran api semakin tinggi jika tidak segera ditangani sejak awal.
Melihat kondisi tersebut, Wakil Ketua III DPRD Kalimantan Tengah Junaidi meminta pemerintah daerah maupun pemerintah pusat tidak menunggu hingga kebakaran meluas. Menurutnya, respons cepat menjadi kunci untuk mencegah kerusakan lingkungan yang lebih besar sekaligus menghindari dampak terhadap kesehatan dan aktivitas masyarakat.
“Kami meminta pemerintah dapat mengambil tindakan yang cepat dan tepat. Jangan menunggu api membesar baru bertindak, karena kerugian yang ditimbulkan akan jauh lebih besar dan sulit dikendalikan,” katanya, Senin (27/7).
Ia menilai, memasuki periode rawan karhutla, seluruh instansi terkait harus meningkatkan kesiapsiagaan. Mulai dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), TNI-Polri, Manggala Agni, pemerintah kabupaten dan kota, hingga perangkat desa perlu memperkuat koordinasi agar setiap titik api dapat segera ditangani sebelum berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas.
Menurutnya, penanganan dini jauh lebih efektif dibandingkan harus memadamkan api yang telah menjalar ke kawasan hutan maupun lahan gambut. Selain membutuhkan sumber daya yang lebih besar, kebakaran yang terlambat ditangani juga berpotensi menimbulkan kabut asap yang berdampak pada kesehatan masyarakat dan mengganggu aktivitas ekonomi, pendidikan, hingga transportasi.
“Cuaca yang cenderung kering membuat api sangat mudah menyebar. Karena itu, kewaspadaan semua pihak harus ditingkatkan. Begitu ada titik api, penanganan harus dilakukan secepat mungkin agar tidak meluas,” ujarnya.
Selain fokus pada upaya pemadaman, Junaidi menegaskan bahwa pengawasan terhadap kawasan rawan karhutla juga harus diperketat. Ia meminta aparat penegak hukum bertindak tegas terhadap pihak-pihak yang dengan sengaja membuka lahan menggunakan cara membakar.
Menurutnya, penegakan hukum yang konsisten akan memberikan efek jera sekaligus menjadi langkah penting untuk menekan angka kebakaran yang setiap tahun masih berulang di Kalimantan Tengah.
Di sisi lain, ia menilai upaya pencegahan tidak cukup hanya mengandalkan aparat. Edukasi kepada masyarakat juga harus terus dilakukan agar semakin banyak warga memahami bahaya membuka lahan dengan cara membakar serta dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat luas.
“Langkah preventif melalui sosialisasi harus terus digencarkan. Masyarakat perlu diajak bersama-sama menjaga lingkungan dan segera melaporkan apabila menemukan titik api agar penanganan bisa dilakukan lebih cepat,” tuturnya.
Junaidi berharap seluruh unsur pemerintah dapat bergerak secara terpadu dalam menghadapi ancaman karhutla tahun ini. Dengan koordinasi yang kuat, kesiapan personel di lapangan, serta dukungan masyarakat, ia optimis risiko kebakaran yang lebih besar dapat ditekan.
“Diharapkan dengan langkah yang terpadu, karhutla dapat segera diredam sehingga kerugian lingkungan, ekonomi, dan kesehatan masyarakat dapat diminimalisir semaksimal mungkin,” pungkasnya. (zia/ans/ko)
