Terkait Tuntutan Ganti Rugi Warga Terhadap PT Asmin Bara Baronang
KUALA KAPUAS, Kaltengonline.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kapuas melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial (RAT-PKS) Tingkat Kabupaten Kapuas Tahun 2025.
Rapat yang digelar di Aula Kesbangpol Kapuas, Rabu (20/8) pagi itu dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kapuas Dr Usis I Sangkai dan dihadiri unsur Forkopimda, dan sejumlah pihak terkait. Agenda utama membahas dinamika konflik sosial di masyarakat, khususnya terkait tuntutan ganti rugi warga terdampak bencana banjir terhadap pihak perusahaan PT Asmin Bara Baronang.
Dalam arahannya, Sekda Kapuas menegaskan bahwa pemerintah daerah hadir sebagai fasilitator penyelesaian konflik secara damai, adil, dan sesuai ketentuan hukum.
“Konflik sosial akibat bencana alam maupun dampak aktivitas perusahaan harus kita sikapi dengan bijak. Pemerintah daerah berkomitmen menjadi penengah agar tercapai solusi yang tidak merugikan masyarakat maupun pihak perusahaan,” tegas Usis.
Ia juga menekankan pentingnya komunikasi terbuka antara warga dan pihak perusahaan, dengan difasilitasi pemerintah daerah dan aparat keamanan, sehingga potensi ketegangan dapat dicegah sejak awal.
Sementara itu, Kepala Kesbangpol Kapuas Yunabut menjelaskan, RAT-PKS merupakan forum resmi untuk memperkuat sinergi lintas sektor dalam menangani potensi konflik sosial. “Melalui RAT-PKS, kita berupaya agar permasalahan dapat ditangani sejak dini, sehingga tidak berkembang menjadi konfl ik yang lebih besar,” ujarnya.
Rapat berlangsung dalam suasana diskusi terbuka dengan fokus pada langkah-langkah strategis meredam potensi eskalasi konflik. Pemkab Kapuas berharap melalui forum ini stabilitas dan ketertiban di wilayah setempat dapat terus terjaga. (hmskmf/art/ko)
