“Namun bagi fraksi PDI Perjuangan pencapaian administratif tidak semerta-merta menutup kelemahan substantif yang nyata saat ini yaitu rendahnya serapan anggaran, tingginya Silva dan belum maksimalnya dampak pembangunan terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat,” tegasnya.
Dengan demikian dirinya menyampaikan beberapa catatan penting dari fraksi PDI Perjuangan pertama mengenai pendapatan daerah yaitu pihaknya menilai capian realisasi PAD mencapai 191,70% dari target 70,4 miliar menjadi 134,9 miliar patut diapresiasi namun juga menimbulkan pernyataan mengapa target awal begitu rendah. Apakah ini menunjukkan lemahnya perencanaan fiscal.
Lalu fraksi PDI Perjuangan meminta analisis perincian sumber lonjakan PAD kepada pemerintah. Apakah berasal dari intensifikasi pajak, peningkatan retribusi, atau faktor insentidal seperti penjualan aset atau pungutan tertentu.
“Jika hanya insendetal maka keberlanjutan PAD kedepan akan melemah lalu fraksi PDIP menegaskan pentingnya digitalisasi pajak daerah, integrasi data perpajakan serta pemberantasan kebocoran penerimaan yang masih rawan,” terangnya.
Catatan kedua mengenai belanja daerah. Kabik mengatakan realisasi belanja hanya 90, 38% dari anggaran dengan belanja modal 92,21% dan belanja operasi 89,89% rendahnya serapan belanja menunjukkan lemahnya perencanaan program dan manajemen pelaksanaan.
“Fraksi PDIP menilai keterlambatan pelaksanaan beberapa proyek di lapangan, lemahnya kapasitas OPD, serta pola penganggaran yang realested menjadi penyebab utama serta akibat rendahnya realisasi belanja rakyat kehilangan kesempatan untuk menikmati manfaat pembangunan secara penuh terutama di sektor pendidikan, Kesehatan, dan infrastruktur dasar seperti jalan dan jembatan,” terang Kabik.
Catatan ketiga mengenai Sisa Lebih Perhitungan Anggaran atau (SILPA). Silpa tahun 2024 mencapai 501,6 miliar atau melonjak 480,41% dari anggaran yang ditetapkan.
