PALANGKA RAYA, Kaltengonline.com – DPRD Provinsi Kalimantan Tengah melaksanakan rapat gabungan, bersama Tim Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, dalam rangka pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) APBD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2025, di ruang rapat gabungan DPRD Kalteng, Senin (10/5).
Rapat tersebut dipimpin langsung Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Arton S Dohong, sekaligus membuka jalannya pembahasan. Dalam rapat itu, masing-masing fraksi menyampaikan pandangan akhir terhadap pelaksanaan program dan penggunaan anggaran pemerintah daerah selama tahun anggaran berjalan.
Secara umum, seluruh fraksi menerima LKPj yang disampaikan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Namun, sejumlah catatan dan masukan strategis tetap disampaikan sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan pembangunan ke depan.
Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan, Yetro Midel Yoseph, menyampaikan arah pembangunan daerah dinilai masih belum tergambar secara jelas, baik secara statistik maupun grafis. Menurutnya, kondisi tersebut membuat persoalan pembangunan daerah belum dapat dipetakan secara utuh.
“Fraksi PDI Perjuangan menilai teknis arah pembangunan yang disampaikan masih belum mampu menggambarkan secara menyeluruh persoalan pembangunan daerah yang ada di Kalimantan Tengah,” ujarnya saat menyampaikan pandangan fraksi.
Selain itu, Fraksi PDI Perjuangan juga menyoroti masih adanya pembangunan yang belum berbasis pada skala prioritas dan kebutuhan utama masyarakat. Program pembangunan dinilai belum terklasterisasi dengan baik serta belum tersusun secara terarah sesuai kebutuhan wilayah maupun sektor prioritas.
“Pembangunan jangan hanya bersifat seremonial atau simbolis semata, tetapi harus memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat,” tegas Yetro.
Fraksi PDI Perjuangan turut menekankan agar pemerintah daerah lebih memprioritaskan pembangunan yang berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat. Infrastruktur jalan, terutama di wilayah yang masih terisolasi dan sulit dijangkau, juga diminta menjadi perhatian utama pemerintah provinsi.
Di sisi lain, pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga menjadi sorotan dalam pembahasan tersebut. Fraksi meminta agar penggunaan PAD lebih diarahkan pada pembangunan berkualitas yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat dan mendukung percepatan pembangunan daerah.
Setelah seluruh fraksi menyampaikan pandangan akhir, masing-masing juru bicara menyerahkan hasil pembahasan kepada unsur pimpinan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah sebagai bagian dari tahapan penyampaian akhir pendapat terhadap LKPJ Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2025 dan disampaikan melalui Rapat Paripurna ke-4 pada siang harinya. (afa/ko)
