PANGKALAN BUN, kaltengonline.com – Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) semakin pekat dan menyengat. Kondisi ini membuat keselamatan dan kesehatan peserta didik perlu mendapat perhatian serius.
Ketua Komisi A DPRD Kotawaringin Barat, Muhammad Isro Wahyudin, mendesak pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kobar segera menerapkan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) secara total di seluruh sekolah.
Menurut Wahyu, kesehatan dan keselamatan peserta didik harus menjadi prioritas ketika kualitas udara memburuk akibat kepungan asap karhutla.
“Dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kobar memang telah menyampaikan surat edaran terkait penundaan jam masuk sekolah. Jika sampai pukul 09.00 WIB kondisi masih tidak memungkinkan, maka diambil langkah PJJ. Kami sangat mendukung edaran tersebut,” ujar Muhammad Isro Wahyudin atau yang akrab disapa Bang Wahyu, Rabu (2/9/2026).
Ketua Komisi A Desak PJJ Total
Namun, Wahyu menilai kondisi kabut asap saat ini sudah semakin parah. Asap tidak hanya terlihat tebal, tetapi juga terasa menyengat, terutama pada pagi hari.
Karena itu, ia meminta penerapan PJJ tidak perlu menunggu kondisi hingga batas waktu yang telah ditentukan dalam surat edaran.
“Sekarang kabut asap semakin parah dan sangat menyengat. Sebaiknya PJJ dilakukan untuk seluruh sekolah, baik negeri maupun swasta. Ini demi keselamatan dan kesehatan anak-anak kita,” tegasnya.
Wahyu mengatakan anak-anak merupakan kelompok yang perlu mendapat perlindungan ketika kualitas udara memburuk. Pembelajaran tatap muka dalam kondisi tersebut dinilai berpotensi meningkatkan paparan asap terhadap peserta didik.
Ia meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kobar bersama seluruh satuan pendidikan segera mengambil langkah mitigasi. Menurutnya, pengalihan pembelajaran ke rumah dapat menjadi salah satu upaya untuk mengurangi risiko paparan asap bagi siswa dan tenaga pendidik.
Sekolah Diminta Ambil Langkah Mitigasi
Selain mendesak PJJ total, Wahyu mengingatkan pentingnya peran sekolah dalam mengambil keputusan ketika menghadapi kondisi kedaruratan.
Hal tersebut, menurutnya, sejalan dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).
“Peran satuan pendidikan sangat dominan. Apalagi hari ini ada sistem penjaminan mutu internal atau SPMI. Pihak sekolah bisa mengambil keputusan langsung terkait kondisi kedaruratan yang terjadi saat ini,” katanya.
Karena itu, ia menegaskan sekolah tidak harus selalu menunggu arahan baru dari pemerintah daerah apabila kondisi di lapangan sudah menunjukkan adanya ancaman terhadap kesehatan dan keselamatan peserta didik.
“Jangan hanya menunggu edaran atau arahan dari dinas terkait maupun pemerintah daerah. Masing-masing satuan pendidikan harus segera mengambil langkah mitigasi bencana untuk kesehatan dan keselamatan peserta didik,” pungkas Wahyu.
