Menurutnya, berbagai upaya penanggulangan karhutla yang dilakukan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah perlu dinilai secara objektif berdasarkan langkah nyata, kewenangan, dan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan. Belum tuntasnya persoalan karhutla, lanjutnya, tetap harus menjadi perhatian serius tanpa mengabaikan upaya penanganan yang telah dilakukan.
Andrie menilai kritik dan evaluasi merupakan bagian penting dari demokrasi. Karena itu, mahasiswa diharapkan menyampaikan tuntutan berdasarkan argumentasi yang kuat, data yang jelas, serta solusi konkret, bukan melalui ungkapan yang merendahkan martabat seseorang.
Ia turut mengingatkan pentingnya nilai Belum Bahadat, falsafah dan kearifan lokal Dayak yang mengajarkan kehidupan beradat, beretika, dan saling menghormati. Menurutnya, nilai tersebut semestinya tercermin dalam perilaku masyarakat, termasuk ketika menyampaikan aspirasi di ruang publik.
“ Mengkritik adalah hak, tetapi merendahkan bukanlah keharusan. Berani menyampaikan aspirasi harus diimbangi dengan keberanian menjaga adab dan tanggung jawab,” demikian pesan Andrie dalam pernyataan sikapnya.
Ia berharap masyarakat tetap menjaga marwah demokrasi, kehormatan dunia akademis, dan nilai luhur budaya Kalimantan Tengah. Menurutnya, kritik terhadap kebijakan dan evaluasi kinerja pemerintah tetap dapat disampaikan secara tegas tanpa mengesampingkan adab dan kemanusiaan.(ko)
