PALANGKA RAYA, Kaltengonline.com – Wali Kota Palangka Raya memimpin Musyawarah Terbuka Penggunaan Dana Bantuan Presiden untuk Penanganan Karhutla Kota Palangka Raya Tahun 2026 sebagai wujud transparansi dan mengoptimalkan penggunaan Dana Bantuan Presiden (Banpres) yang diberikan senilai 10 Miliar. Kegiatan digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Palangka Raya, Jalan G. Obos XI, Lingkar Dalam, Kompleks Perkantoran Pemerintah Kota Palangka Raya, Minggu (25/10).
Kegiatan ini dilaksanakan untuk menghimpun masukan, memperkuat koordinasi, serta menyelaraskan program dan langkah penanganan karhutla.
Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin menyampaikan, besaran nilai banpres tersebut rencananya akan digunakan ke beberapa sektor krusial dalam penanganan karhutla. Dari delapan rancangan tersebut diperincikan menjadi empat kegiatan lapangan. Seperti bantuan sarana prasarana, pemadaman dan logistik, bantuan kesehatan, dan dukungan kepada masyarakat dan relawan karhutla.
“Dalam pertemuan ini tidak hanya saya yang akan menyampaikan paparan, tapi dari kesehatan, aset dan keuangan mengenai rancangan penggunaan dana untuk bantuan karhutla. Selain itu, forum ini juga kami buka untuk yang hadir menyampaikan saran, kritik dan masukan,” ujar Fairid sembari membuka forum tersebut dihadapan seluruh tamu undangan.
Adapun penggunaan bantuan ditujukan ke delapan kegiatan utama berdasarkan prinsip penggunaan bantuan yang tertera di SE Mendagri Nomor 300.2.8/6460/SJ Tahun 2026 yaitu pertama, operasi pemadaman darat dan metode suntik gambut. Kedua, operasional posko, logistik, kesehatan dan penyelamatan satwa liar. Ketiga, pengadaan sarana dan prasarana. Keempat, bantuan kesehatan bagi masyarakat. Kelima, insentif pemadaman. Keenam, dukungan logistik kepada masyarakat (MPA) dan relawan. Ketujuh, pemulihan sistem lahan gambut bekas terbakar. Kedelapan, dukungan lainnya yang diperlukan.
Fairid menyebut bahwa transparansi ini sebagai bentuk keterbukaan pemerintah terhadap masyarakat terkait dana banpres akan diprioritaskan ke sektor mana saja. “Kami mengajak, menyusun, menentukan kemana arahnya, ya kan? Mana yang ingin bergabung, membantu bersama-sama menangani karhutla. Dari musyawarah ini sudah dibagi dengan koordinator masing-masing. Paling tidak dua hari setelahnya bisa berjalan,” terangnya saat diwawancarai awak media.
Diakhir, Fairid menyebut pertemuan malam tersebut selain sebagai bentuk transparansi penggunaan dana banpres juga mengajak seluruh masyarakat yang ingin terlibat dalam memberikan bantuan sesuai sektor serta menentukan arah bantuan disalurkan bagi masyarakat Kota Palangka Raya. (afa/ans/ko)
