PALANGKA RAYA, Kaltengonline.com – Wacana pemberlakuan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) yang digulirkan pemerintah pusat sebagai upaya penghematan bahan bakar minyak (BBM) menuai beragam tanggapan di daerah. Anggota Komisi I DPRD Kalimantan Tengah, Purdiono, menilai kebijakan tersebut perlu dikaji secara matang sebelum diterapkan di daerah.
“Kita belum tahu dengan jelas seperti apa keinginan pemerintah saat ini. Kita masih menduga-duga,” ujarnya, Senin (23/3).
Ia mengatakan kebijakan WFH bukanlah keputusan yang mudah untuk diambil. Aktivitas kerja secara langsung memiliki dampak berantai terhadap perputaran ekonomi masyarakat. Terutama pada pekerjaan yang sifatnya pelayanan seperti rumah sakit, kantor dukcapil dan lainnya. Jika aktivitas kerja dibatasi melalui WFH, dikhawatirkan akan mempengaruhi berbagai sektor lainnya.
“Sebenarnya itu keputusan yang sulit. Kita berharap dengan adanya aktivitas ini semuanya akan ada multi efek. Kalau kita bekerja, tentu saja semua aktivitas masyarakat dan perekonomian akan berputar,” ungkapnya.
Namun demikian, ia menilai kebijakan tersebut belum tentu menjadi solusi terbaik, khususnya dalam menjaga kualitas pelayanan publik di daerah. Ia menilai sistem kerja hybrid pun belum tentu menjadi solusi terbaik dalam kondisi saat ini. “Kalau memang itu kebijakan pusat, ya kita lihat saja nanti seperti apa langkah pemda. Kita harus mengikuti jika benar diterapkan ke daerah,” pungkasnya.
Meski demikian, Purdiono menekankan bahwa dalam situasi tertentu, kebijakan tersebut tetap perlu dipertimbangkan dengan kajian yang komprehensif. Ia mengingatkan agar tidak ada pihak yang dirugikan, terutama masyarakat yang membutuhkan layanan pemerintah secara langsung. “Pastinya ada hal-hal yang harus dilakukan di tempat kerja atau di kantor,” tambahnya.
Purdiono juga menegaskan bahwa DPRD Kalteng pada dasarnya menginginkan pelayanan publik tetap berjalan normal dan optimal. “Yang jelas itu adalah keputusan yang harus di kaji mendalam, sampai kita bekerja dari rumah. Kita berharap semua berjalan normal seperti apa adanya,” tegasnya. (afa/ko)
