PALANGKA RAYA, Kaltengonline.com – Wali Kota Fairid Naparin memimpin Apel Peringatan Hari Otonomi Daerah (Otda) XXX Tahun 2026 di halaman Kantor Wali Kota, Senin (27/4). Momentum ini dimanfaatkan untuk menegaskan arah kebijakan pembangunan daerah yang berfokus pada reformasi birokrasi, penguatan fi skal, hingga peningkatan layanan publik.
Dalam amanatnya, Fairid menekankan pentingnya reformasi birokrasi yang tidak lagi berorientasi pada proses semata, melainkan berbasis pada hasil (outcomes).
Upaya tersebut, menurutnya, harus diperkuat dengan digitalisasi terintegrasi dan inovasi daerah agar mampu menghadirkan tata kelola pemerintahan yang modern, efektif, dan responsif.
“Reformasi birokrasi berbasis outcomes yang diperkuat dengan digitalisasi terintegrasi dan inovasi daerah menjadi kunci untuk mewujudkan birokrasi yang cepat dan lincah,” ujarnya.
Ia juga menyoroti perkembangan Mal Pelayanan Publik (MPP) di Indonesia yang kini telah mencapai 305 unit dan tersebar di berbagai daerah. Hal ini dinilai sebagai indikator positif dalam peningkatan kualitas pelayanan publik yang semakin terintegrasi.
Selain itu, Fairid mengingatkan tantangan besar terkait kemandirian fiskal daerah. Berdasarkan data nasional, sebanyak 469 dari 546 daerah masih berada dalam kategori kapasitas fi skal lemah, yang menunjukkan tingginya ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat.
“Kemandirian fiskal daerah harus terus diperkuat agar pembangunan tidak sepenuhnya bergantung pada pemerintah pusat,” tegasnya.
Dalam aspek pembangunan lintas wilayah, orang nomor satu di Kota Cantik ini menilai kolaborasi antar daerah masih belum optimal. Ia mencontohkan persoalan pengelolaan sampah yang membutuhkan pendekatan komprehensif dan kerja sama lintas daerah, mengingat volume sampah yang tidak terkelola secara nasional mencapai 16,2 juta ton per tahun pada 2025.
“Daerah tidak bisa berjalan sendiri- sendiri. Diperlukan sinergi agar permasalahan seperti pengelolaan sampah dapat ditangani secara menyeluruh,” katanya.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya peningkatan layanan dasar serta upaya pengentasan ketimpangan. Saat ini, ketimpangan masih menjadi tantangan, tercermin dari angka Gini Rasio Indonesia yang berada di angka 0,375.
“Pemerataan pembangunan harus menjadi prioritas agar kesenjangan antar wilayah dapat ditekan,” ucap Fairid.
Penguatan stabilitas dan ketahanan daerah juga menjadi perhatian utama, lanjutnya. Ia menyebutkan bahwa kondisi ekonomi nasional saat ini menunjukkan inflasi sebesar 3,48 persen (year-on-year) per Maret 2026 dan pertumbuhan ekonomi 5,39 persen (year-on-year) pada triwulan IV 2025.
“Tantangan ke depan menuntut pemerintah daerah tidak hanya fokus pada pertumbuhan, tetapi juga menjaga stabilitas dan ketahanan daerah,” pungkasnya. (ham/ans/ko)
