PALANGKA RAYA, Kaltengonline.com – Memasuki musim kemarau, ancaman kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) kembali meningkat. Merespons kondisi tersebut, DPRD Kalteng mengingatkan pemerintah daerah (pemda) agar memastikan anggaran penanggulangan bencana menjadi prioritas utama. Kesiapan pendanaan dinilai sangat krusial, agar upaya pencegahan hingga pemadaman dapat berjalan cepat tanpa hambatan birokrasi.
Anggota Komisi I DPRD Kalteng, Yohanes Freddy Ering, menegaskan penanganan karhutla tidak cukup jika hanya mengandalkan kesiapan personel dan peralatan. Dukungan anggaran yang memadai wajib dipastikan sejak awal demi kelancaran operasional saat kondisi darurat melanda.
“Penanganan karhutla tidak hanya soal personel maupun sarana prasarana, tetapi juga menyangkut anggaran yang berkaitan langsung dengan kebutuhan di lapangan. Perencanaannya harus betul-betul matang, agar ketika terjadi keadaan darurat, seluruh logistik dan kebutuhan sudah tersedia,” ujarnya, Senin (27/7).
Freddy menjelaskan, Karhutla di Kalteng bukan sekadar fenomena musiman biasa. Berkaca dari pengalaman tahun-tahun sebelumnya, titik api dapat merambat sangat cepat jika tidak segera diatasi sejak dini. Oleh karena itu, pemerintah mutlak memerlukan kesiapan finansial agar seluruh proses penanggulangan berjalan mulus dan tak terganjal administrasi.
Menurutnya, keterlambatan pencairan dana berpotensi menghambat mobilisasi personel, pengadaan alat pemadam, distribusi logistik, hingga operasional tim di lapangan. Jika hal itu terjadi, risiko perluasan area kebakaran akan semakin besar, yang berujung pada penderitaan masyarakat di sektor kesehatan, lingkungan, hingga pelemahan ekonomi.
Di sisi lain, Freddy turut menyoroti, kebijakan efisiensi anggaran yang saat ini tengah diterapkan oleh pemerintah daerah. Ia menilai, langkah penghematan memang rasional, tetapi sektor kebencanaan seperti karhutla sama sekali tidak boleh dipangkas.
“Kalaupun pemerintah sedang melakukan efisiensi, kebutuhan anggaran untuk penanggulangan karhutla tetap harus menjadi prioritas. Jangan sampai ketika bencana benar-benar terjadi, justru anggaran yang tersedia malah tidak mencukupi,” tegasnya.
Lebih jauh, politikus ini memandang kesiapan anggaran, sebagai bentuk investasi untuk mencegah kerugian ganda akibat bencana. Pasalnya, dampak kabut asap karhutla sangat masif, mulai dari merusak kualitas udara, mengancam kesehatan masyarakat, melumpuhkan transportasi, hingga mengganggu proses belajar-mengajar.
Sebagai solusi taktis, Freddy menyarankan, penggunaan mekanisme pergeseran anggaran apabila dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) murni dirasa kurang. Ia mendorong, pemda untuk tidak kaku menunggu APBD Perubahan jika kondisi di lapangan menuntut penanganan segera.
“Kalau menunggu APBD Perubahan tentu prosesnya cukup lama, karena pembahasannya baru dilakukan sekitar bulan September atau Oktober. Jika situasinya sudah sangat mendesak, pemerintah bisa mengusulkan anggaran mendahului perubahan agar penanganan tidak terlambat,” paparnya.
Mekanisme tersebut, pungkas Freddy, sangat penting agar pemerintah memiliki fleksibilitas tinggi dalam merespons status darurat. Dengan begitu, proses penanganan musibah tidak akan terhambat hanya karena persoalan teknis penganggaran. (zia/ko)
