PALANGKA RAYA, Kaltengonline.com – Eskalasi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang mulai memicu kabut asap di sejumlah wilayah Kalimantan Tengah (Kalteng), mendapat sorotan tajam dari DPRD setempat. Kondisi darurat ini, dinilai membutuhkan respons cepat dan terukur agar kebakaran tidak makin meluas, serta dampaknya terhadap kesehatan masyarakat dapat ditekan.
Guna mendukung upaya penanggulangan, DPRD memastikan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp70 miliar yang telah dialokasikan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng, siap dimanfaatkan. Dana tersebut dipersiapkan sebagai sumber pembiayaan utama dalam menangani bencana Karhutla.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Kalteng, Tomy Irawan Diran, menjelaskan anggaran BTT memang dirancang khusus untuk kondisi darurat, termasuk Karhutla yang selalu menjadi ancaman tahunan di wilayah ini.
“Untuk BTT, tahun ini ada anggaran sekitar Rp70 miliar. Dana ini pasti bisa digunakan karena karhutla termasuk bencana alam. Persiapan dari pihak-pihak yang berwenang tentu sudah dilakukan,” ujarnya, Senin (27/7).
Menurut Tomy, dana puluhan miliar tersebut harus diserap secara optimal guna mendukung seluruh kebutuhan penanganan di lapangan. Penggunaannya, tidak hanya terbatas pada operasi pemadaman, tetapi juga mencakup penyediaan logistik petugas, kelengkapan operasional, hingga mitigasi dampak kabut asap bagi warga terdampak.
Ia menilai, kecepatan eksekusi anggaran menjadi faktor krusial. Titik api yang baru muncul harus segera dipadamkan, sebelum membesar. Keterlambatan penanganan hanya akan memperluas area terbakar, sekaligus membengkakkan biaya operasional penanggulangan.
Politikus ini, juga mengaku terkejut melihat perubahan kualitas udara yang memburuk dalam waktu yang sangat singkat. Kabut asap yang awalnya tidak terlalu terlihat, mendadak menjadi pekat menyelimuti sejumlah kawasan akibat meningkatnya aktivitas kebakaran.
“Saya juga kaget. Kemarin masih baik-baik saja, ternyata hari ini kabut asap tiba-tiba makin tebal. Saya mendapat informasi ada kebakaran besar di daerah Tumbang Nusa, jadi harus segera direspons cepat,” ungkapnya.
Tomy menegaskan, tindakan pada fase awal adalah cara paling efektif untuk memutus rantai penyebaran api. Seluruh sumber daya pemerintah harus segera dikerahkan begitu titik api terdeteksi. Apabila medan di darat menyulitkan petugas menjangkau lokasi, ia mendesak, agar opsi pemadaman melalui udara segera diambil. “Water bombing pasti harus segera diturunkan. Penanganan dini adalah kunci utama,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menjelaskan, langkah taktis ini bukan sekadar untuk memadamkan kobaran api, melainkan juga untuk melindungi masyarakat dari ancaman gangguan kesehatan serta kelumpuhan aktivitas ekonomi, transportasi, dan pendidikan akibat paparan asap.
Tomy juga mendorong penguatan koordinasi lintas sektor yang melibatkan pemerintah daerah, BPBD, Manggala Agni, TNI-Polri, relawan, hingga pihak swasta (perusahaan) di sekitar wilayah rawan. Sinergi ini dinilai sebagai kunci utama efektivitas penanganan karhutla.
“Kami berharap seluruh instansi terkait bergegas memanfaatkan anggaran yang tersedia. Penanganan sejak dini jauh lebih baik daripada menunggu api membesar. Keselamatan warga dan terjaganya kualitas udara adalah prioritas utama kita saat ini,” pungkasnya. (zia/ko)
